KPK Didorong Berantas Korupsi di Daerah yang Masih Marak

    Rendy Renuki H - 15 Februari 2021 18:57 WIB
    KPK Didorong Berantas Korupsi di Daerah yang Masih Marak
    Aksi solidaritas APPB di depan Gedung KPK (Ist)



    Jakarta: Tindak pidana Korupsi yang masih marak di daerah membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan. Kali ini, KPK didorong memberantas praktik rasuah di daerah oleh Aliansi Pemuda Penyelamat Bangsa (APPB).

    "Terlebih di (pemerintah) daerah. Budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih amat sangat kental," ujar R Umam melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 15 Februari 2021. 






    "Maka dari itu peran lembaga-lembaga riset dan aktivis sangat diperlukan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi," lanjutnya. 

    Dia mecontohkan kasus dana perimbangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Pejabat eksekutif dan legislatif ‘kongkalikong’ mengakali duit negara.  

    "Bayangkan sudah delapan kepala daerah diperiksa KPK. Terakhir Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi (diperiksa) sebagai saksi untuk tersangka YP (Yaya Purnomo), PNS (pegawai negeri sipil) di Kementerian Keuangan dan AMN (Amin Santono, anggota DPR-RI Komisi XI)," ungkapnya. 

    Umam berharap KPK menuntaskan kasus Dana Perimbangan 2018. Pasalnya kasus ini menjadi bukti bahwa praktik rasuah di daerah masih terus terjadi. 

    "Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Kami percaya jajaran KPK profesional dalam menindak kasus korupsi ini," pungkasnya.

    Sebelumnya KPK telah memeriksa tujuh kepala daerah lainnya. Mereka adalah Wali Kota Dumai Zulkifli, Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Labuhanbatu Utara Khaerudinsyah Sitorus dan Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa.

    Kasus ini sendiri bermula saat KPK resmi menetapkan anggota DPR Komisi XI Amin Santono sebagai tersangka korupsi pada 5 Agustus lalu.

    Amin bersama tiga tersangka lain yaitu Eka Kamaludin (swasta dan perantara), Yaya Purnomo (Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direkrorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan) dan Ahmad Ghaist (kontraktor) terlibat dalam korupsi penerimaan hadiah atau janji anggota DPR secara bersama-sama terkait usulan dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-Perubahan 2018.

    Amin diduga menerima uang sebesar Rp400 juta dari Ahmad saat operasi tangkap tangan di Halim, Jakarta. Sebelumnya, KPK menduga Amin telah menerima uang sebesar Rp100 juta lewat transfer kepada Eka. 

    Uang tersebut merupakan bagian komitmen fee tujuh persen atau Rp1,7 miliar dari total fee dua proyek di Sumedang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp25,850 miliar.

    KPK pun menyangkakan Ahmad selaku pemberi suap melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1. 

    Sementara itu, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id