KPK Ungkap Alasan Tambah Dua Kedeputian Baru

    Fachri Audhia Hafiez - 19 November 2020 22:02 WIB
    KPK Ungkap Alasan Tambah Dua Kedeputian Baru
    Konferensi pers terkait Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Dok: YouTube KPK RI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan menambah dua kedeputian baru di struktur organisasi internal. Dua kedeputian itu yakni Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.

    "Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan menyesuaikan pengembangan fungsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 19 November 2020.

    Alex mengungkapkan KPK telah melaksanakan kajian internal terkait pembentukan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Kedeputian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

    "Hal ini merespons Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e UU 19 tahun 2019 yang mengamanatkan adanya program pendidikan yang lebih intensif," terang Alex.

    Sementara itu, pembentukan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi karena UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengamanatkan pembentukan perwakilan KPK di daerah. Sehingga, KPK perlu membentuk koordinator wilayah (korwil) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penindakan pada masing-masing daerah.

    (Baca: KPK: Restrukturisasi Strategi Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi)

    "Diatur secara undang-undang tetapi unit yang bertanggung jawab melaksanakan koordinasi dan supervisi sejauh ini belum dibentuk KPK," ucap Alex.

    Penambahan kedeputian diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat membawahi jabatan Direktur Jejaring Pendidikan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

    Kemudian, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, dan Sekretaris Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Sedangkan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi membawahi lima Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah (I sampai V) dan Sekretaris Deputi Koordinasi dan Supervisi.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id