Tuntutan Rendah 11 Anggota TNI Pengeroyok Jusni Dinilai Tak Adil

    Siti Yona Hukmana - 20 November 2020 16:20 WIB
    Tuntutan Rendah 11 Anggota TNI Pengeroyok Jusni Dinilai Tak Adil
    Ilustrasi hukum. Medcom.id
    Jakarta: Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tuntutan satu sampai dua tahun penjara Oditur Militer terhadap 11 anggota TNI dari kesatuan Yonbekang 4/Air terlalu rendah. Belasan prajurit itu diduga menyiksa warga sipil, Jusni, 24, hingga tewas.

    "Hanya dua orang terdakwa anggota TNI diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Rendahnya tuntutan ini membuktikan bahwa proses persidangan yang berjalan tidak objektif dan tidak adil," kata Koordinator KontraS Fatia Mulidiyanti dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2020.

    Pembacaan tuntutan dilaksanakan di Pegadilan Militer II/08 Jakarta Timur, Selasa, 17 November 2020. KontraS memandang proses persidangan tidak mengungkap fakta-fakta yang sesungguhnya.

    Hal itu terlihat dari pengungkapan yang hanya fokus pada peristiwa penyiksaan di depan Masjid Jamiatul Islam, Jakarta. Padahal, kata Fatia, ada dua tempat peristiwa penyiksaan lainnya yang harus diungkap dan didalami dalam proses persidangan, yakni peristiwa di Jalan Enggano dan Mess Perwira Yonbekang 4/Air.

    "Barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta peristiwa, setidak-tidaknya terdapat dua barang bukti yang tidak dihadirkan yakni alat menyerupai tongkat dan hanger," ungkap Fatia.

    (Baca: Prajurit TNI Diduga Hajar Jusni dengan Meja Hingga Motor)

    Fatia mengungkapkan alat yang menyerupai tongkat itu dipakai salah satu terdakwa saat menyiksa korban di depan Masjid Jamiatul Islam. Peristiwa itu terekam kamera pemantau atau closed-circuit television (CCTV).

    Sedangkan hanger, diduga dipakai untuk mencambuk korban di area punggung saat di Mess Perwira Yonbekang 4/Air. Fatia menyebut fakta ini diketahui dari pengakuan rekan korban saat menjemput korban di depan Termbekang-1.

    KontraS juga menilai Oditur Militer tidak berupaya mengurai dan mengungkap rantai pertanggungjawaban komando atas peristiwa tersebut. Sebab, salah satu lokasi berada di area militer yang hanya dapat diakses oleh anggota dan harus memiliki izin untuk memasuki area itu.

    "Apabila pejabat publik khususnya atasan para terdakwa mengetahui peristiwa tersebut, namun membiarkannya, maka bisa dianggap menjadi bagian dari kejahatan tersebut dan harus mempertanggungjawabkannya secara pidana," kata Fatia.

    Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada 9 Februari 2020. Kesebelas anggota TNI itu yakni Oky Abriansyah, Edwin Sanjaya, Endika M. Nur, Junedi, Erwin Ilhamsyah, Galuh Pangestu, Hatta Rais, Mikhael Julianto Purba, Prayogi Dwi Firman Hanggalih, Yuska Agus Prabakti, dan Albert Panghiutan Ritonga.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id