Terpopuler Nasional, Permainan Gelap Firli Hingga Isu PT Tak Wajar di Kemnhan

    Renatha Swasty - 13 Mei 2021 07:03 WIB
    Terpopuler Nasional, Permainan Gelap Firli Hingga Isu PT Tak Wajar di Kemnhan
    Ketua KPK Firli Bahuri. DOK Humas KPK



    Jakarta: Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membebastugaskan 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dikritik. Firli dinilai main belakang.

    Berita terkait hal itu paling banyak dibaca di kanal Nasional Medcom.id sepanjang Rabu, 12 Mei 2021. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) KPK Harun Al-Rasyid menuding Firli main belakang untuk menonaktifkan 75 pegawai.
     
    "Ketua KPK (Firli Bahuri) terus bergerak di ruang gelap dengan cara-cara dan proses yang gelap menerbitkan surat keterangan non-job bagi 75 pegawai KPK," kata Harun melalui keterangan tertulis, Rabu, 12 Mei 2021.

     



    Tudingan itu didasari dari sikap Firli usai mengumumkan ada 75 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Firli dinilai tutup kuping dari semua teguran masyarakat.

    Baca selengkapnya di sini

    Masih terkait pembebasan tugas puluhan pegawai KPK, pernyataan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji yang menyebut hal itu wajar paling banyak dibaca pembaca Medcom.id sepanjang kemarin. Pimpinan KPK dianggap mengambil langkah yang benar.
     
    "Ini prosedur hukum yang wajar atau layak, yang sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya. Demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto kepada Medcom.id, Rabu, 12 Mei 2021.
     
    Menurut dia, penyerahan tugas 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan bagian dari penonaktifan. Pembebastugasan 75 pegawai itu demi kepastian hukum.

    Baca selengkapnya di sini

    Berita lainnya yang juga membuat penasaran pembaca Medcom.id sepanjang Selasa, terkait dugaan adanya perseroan terbatas (PT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Perusahaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

    Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, meluruskan hal itu. "Kalau ada perusahaan ya perusahaan yang dibawahi YKPP (Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan)," kata Dahnil dalam program Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Jubir Prabowo Jawab Tudingan Mafia Alutsista Mister M', Rabu, 12 Mei 2021.
     
    Menurut dia, YKPP membawahi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan prajurit TNI. Yayasan itu punya beberapa badan usaha untuk mengurusi beberapa bisnis, termasuk perumahan.

    Baca selengkapnya di sini

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id