Keponakan Novanto Dijanjikan Proyek Imbalan Kurir Andi Narogong

    Fachri Audhia Hafiez - 02 Oktober 2019 19:49 WIB
    Keponakan Novanto Dijanjikan Proyek Imbalan Kurir Andi Narogong
    Setya Novanto diperiksa sebagai saksi dengan terdakwa anggota DPR Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Keponakan terpidana kasus KTP elektronik Setya Novanto Irvanto Hendra Pambudi dijanjikan 'proyekan' jika menjadi kurir Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irvanto diminta menjadi pembawa uang ke sejumlah anggota DPR.

    "Andi menyampaikan dengan teman-teman dia memakai saudara Irvan (Irvanto) untuk menyalurkan uang-uang, saat itu saya tidak keberatan," kata Novanto saat bersaksi untuk terdakwa mantan anggota DPR Fraksi Golkar Markus Nari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019.

    Novanto bersaksi, Andi akan memberikan proyek kepada Irvanto bila membantunya memberikan sejumlah uang kepada legislator. Namun, Andi belum memerinci proyek apa yang akan diberikan kepada keponakannya itu.

    Mantan Ketua DPR itu mengatakan, proyek yang diberikan ke Irvanto dijanjikan Andi setelah proyek KTP elektronik berjalan. Namun janji tersebut tak pernah diwujudkan Andi.

    "Saya tanyakan 'betul kamu diminta sama si Andi untuk menyerahkan uang kepada teman-teman (anggota DPR)?' Dia bilang betul. 'Loh kenapa kamu mau?'. Ya kata Irvan 'Saya disuruh sebagai kurir terus nanti saya dikasih kerjaan'," ujar Novanto.

    Namun, setelah Tapi setelah proyek ini jalan saya tanya lagi enggak pernah

    Untuk diketahui, banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi KTP elektronik. Andi Narogong selaku pelaksana proyek disebut mengguyur puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dari uang yang dianggarkan dalam proyek KTP elektronik.

    Dalam perkara ini, Markus didakwa merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Miryam dan Sugiharto merupakan terpidana kasus KTP elektronik.

    Markus didakwa melanggar Pasal 21 atau Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

     



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id