Omnibus Law Bisa Diterapkan di Indonesia

    Media Indonesia - 22 Oktober 2019 08:16 WIB
    <i>Omnibus Law</i> Bisa Diterapkan di Indonesia
    Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.
    Jakarta: Indonesia dinilai bisa menggunakan sistem hukum omnibus law. Penerapannya bisa memakai konsep omnibus hybrid atau quasi omnibus law meski tidak ada perundang-undangan yang mengakomidasi ketentuan tersebut.

    "Omnibus law dapat diterapkan di negara civil law karena Perpres 87/2014, Pasal 44, berbunyi 'Kewenangan diberikan ke setiap kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan'," kata pakar hukum dan ekonomi dari Universitas Pelita Harapan, Maria Soetopo, kepada Media Indonesia, Senin, 21 Oktober 2019.

    Maria mengatakan skema omnibus law dapat diterapkan untuk deregulasi demi menghindari tumpang-tindih, dan mewujudkan efisiensi dalam implementasi kebijakan.

    Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, mengatakan omnibus law tak pernah digunakan karena Indonesia selama ini menerapkan civil law. Menurut dia, hal tersebut bisa diubah dengan diskresi pemerintah. Dampaknya pun akan baik yakni menghentikan tumpang-tindih aturan.

    Indriyanto juga mengatakan diskresi pemerintah soal ini tidak memerlukan perubahan undang-undang.

    Prioritas

    Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut akan menyederhanakan regulasi dan mengajak DPR membuat dua undang-undang besar atau omnibus law, yaitu UU penciptaan lapangan kerja dan UU pengembangan UMKM.

    Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan seperti omnibus law, yaitu Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai Tahun 2002. Isinya mengatur Tap MPR yang berlaku dan tidak berlaku.

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkonsultasi dengan pakar hukum Jimly Asshiddiqie terkait omnibus law.

    "Ini mendesak untuk diciptakan karena berdampak besar terhadap masyarakat," ujar Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono.

    Jimly menyebut dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembentukan omnibus law. Pertama, mengevaluasi UU, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah terkait.

    Kedua, menciptakan suatu sistem yang merangkum semua peraturan perundang-undangan dalam satu wadah aplikasi. "Harus ada sistem audit elektronik dari semua produk perundang-undangan."

    Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, menjelaskan pihaknya mendukung omnibus law sebagai prioritas yang harus masuk Program Legislasi Nasional. "Omnibus law bisa menjadi RUU atas inisiatif DPR atau pemerintah," ujar dia.

    Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno juga mendukung realisasi omnibus law. Menurut dia, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM telah dijalankan dalam program OK OCE



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id