Obral Remisi Mencoreng Kinerja Yasonna Laoly

    Juven Martua Sitompul - 17 Oktober 2019 20:33 WIB
    Obral Remisi Mencoreng Kinerja Yasonna Laoly
    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
    Jakarta: Kabinet Kerja jilid I pemerintahan Presiden-Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, segera berakhir. Kinerja sejumlah kementerian menjadi sorotan. 

    Salah satunya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bawah kepemimpinan Yasonna H Laoly. Kebijakan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman pada terpidana korupsi paling disorot. 

    “Kemenkumham jangan obral remisi. Remisi perlu diperketat, jangan diperlonggar,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin kepada Medcom.id, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Kemenkumham memberikan remisi pada 338 narapidana korupsi pada peringatan HUT ke-74 RI. Jumlah ini menjadi polemik, apalagi Kemenkumham tak menjelaskan detail alasan pemberian remisi.

    Remisi ini juga dipertanyakan sejumlah pihak. Kemenkumham dituding memberi perlakuan istimewa pada ‘pencuri uang rakyat’.

    Terlebih, pemberian remisi dinilai tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pada Pasal 34A aturan a quo disebutkan remisi tidak bisa diberikan kepada sembarang narapidana koruptor.

    Remisi bisa diberikan selama koruptor bersedia bekerja sama dengan penegak hukum membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan. Koruptor juga harus membayar lunas uang pengganti sesuai putusan pengadilan tingkat pertama. 

    “Remisi bagi pelaku korupsi harus ditinjau ulang karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa,” ujar Ujang. 

    Lapas mewah 

    Catatan merah Kemenkumham di era Yasonna lainnya yakni terbongkarnya fasilitas mewah bagi koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada 2018. Praktik suap jual beli fasilitas mewah bagi koruptor ini dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT).

    KPK menetapkan mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen tersangka. Dia diduga menerima uang, barang mewah, termasuk mobil dari terpidana korupsi sebagai ‘upah’ kamar mewah di lapas. 

    Kemarin, KPK juga menetapkan mantan Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko sebagai tersangka terkait kasus lapas mewah. Deddy mendapat mobil dari terpidana korupsi Tubagus Chaeri Wardana. Pemberian agar Deddy mudah keluar penjara. 

    Setahun sebelumnya atau pada 2017 praktik lapas mewah juga terbogkar di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan satu unit laptop atau komputer jinjing, satu unit Ipad, empat unit telepon genggam, satu unit token, AC serta CCTV untuk memonitor setiap orang yang datang di ruang tahanan terpidana kasus narkotika, Haryanto Chandra alias Gombak. 

    Terpidana korupsi pelesiran ke luar lapas juga menjadi catatan. Antara lain, Setya Novanto, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Gayus Halomoan Tambunan, M Nazaruddin, hingga Rachmat Yasin. 

    Novanto kedapatan pelesiran ke salah satu toko bangunan di Padalarang, sedangkan Wawan ‘ngamar’ di sebuah hotel di Bandung dengan seorang perempuan. Praktik kotor ini jelas mencoreng penegakan hukum di tanah air.

    “(Kasus fasilitas mewah Lapas) Salah satu bentuk kegagalan Kemenkumham secara kasat mata,” kata Ujang.

    Ujang juga mencatat kebobrokan lain Kemenkumham di tangan Yasonna. Politikus PDI Perjuangan itu dianggap tak mendengarkan aspirasi rakyat soal Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

    Yasonna sebagai perpanjangan tangan pemerintah harusnya berupaya keras menunda pengesahan revisi UU KPK. Yasonna seharusnya menolak poin-poin revisi yang dianggap melemahkan kinerja Komisi Antirasuah.

    “Menkumham malah merevisi dan mengesahkan UU KPK bersama DPR. Dan itu bertolak belakang dengan kehendak dan keinginan rakyat,” ucap dia. 

    Terakhir, sikap Yasonna yang dinilai terlalu ikut campur polemik dualisme partai. Yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keputusan Yasonna mengesahkan salah satu kepengurusan dari dua kubu yang berseteru dianggap terlalu berpihak pada kekuasaan dan kepentingan.

    Ujang menilai ada banyak pekerjaan rumah Kemenkumham yang harus diselesaikan Jokowi di Kabinet Kerja jilid II. Jokowi diminta menempatkan sosok yang tepat dan mumpuni di kursi Kemenkumhan.

    Hal ini penting agar sistem hukum dan penegakan hak asasi manusia di tanah air tidak lagi amburadul. “Hukum dan HAM di kita masih kacau balau dan acak kadut. Jadi harus dicari menteri yang berintegritas tinggi,” tegas Ujang.

    Memperbaiki sistem hukum

    Pandangan Ujang berbeda dengan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji. Indriyanto menilai kerja Kemenkumham di bawah kepemimpinan Yasonna berhasil.

    Program-program Kemenkumham dinilai senapas dengan Nawa Cita. Yasonna dianggap telah meningkatkan kualitas dan perbaikan sistem hukum di tanah air, khususnya memberikan remisi pada koruptor.

    Indriyanto menyebut Kemenkumham membatasi pemberian remisi pada koruptor sesuai parameter Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. Terlepas dari polemik, kata dia, remisi merupakan hak seorang terpidana yang diatur dalam UU Pemasyarakatan.

    “Dalam hal ini Kemenkumham sudah menjalankan program secara terintegrasi dan paralel,” kata Indriyanto dihubungi terpisah.

    Mantan komisioner KPK ini tegas menyatakan kinerja Kemenkumham lima tahun terakhir berhasil. Kebijakan dan cara kerja Yasonna dinilai langsung bersentuhan dengan masyarakat.

    “Saya menilai kebijakan atau kinerja Kemenkumham cukup berhasil, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat (public’s need),” kata dia.

    Indriyanto juga menganggap Kemenkumham sejauh ini telah membayar utang kasus-kasus pelanggaran HAM. Kemenkumham di tangan Yasonna dianggap lebih progresif menyelesaikan polemik hukum dan HAM di Indonesia.

    “Saya menilai kinerja Kemenkumham selama lima tahun adalah paralel dan sejajar visi dan misi Jokowi dalam hal kesamaan hukum dan HAM,” kata dia. 

    Perihal polemik kinerja Kemenkumham yang dinilai kurang memuaskan, utamanya isu remisi koruptor dan penanganan lapas, beberapa kali ditanggapi Yasonna. Termasuk, sel mewah milik Novanto di Lapas Sukamiskin.

    Yasonna mengaku sel itu ditempati Novanto sejak pertama dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. Dia berkelit sel terlalu mewah untuk seorang terpidana korupsi.




    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id