PNS BPK 'Dikorek' Soal Suap Proyek Air Minum

    Faisal Abdalla - 16 Oktober 2019 13:01 WIB
    PNS BPK 'Dikorek' Soal Suap Proyek Air Minum
    Ilustrasi KPK. Foto: MI.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyidik kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penyidik memanggil sembilan saksi. 

    "Mereka akan diperiksa untuk tersangka LJP (Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Kesembilan saksi berasal dari berbagai unsur. Tiga orang merupakan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka ialah; PNS BPK, Nasruhan dan Ida Farida serta staf Sekretarian AKN VII BPK, Abdul Harris.

    Komisi Antirasuah juga memanggil PNS Kementerian PUPR. Mereka ialah Juliana Lestari dan PNS Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Rusdi.

    Sementara dari pihak swasta, KPK memanggil Direktur Utama PT Paesa Pasindo Engineering, Panal Banjar Nahor; Direktur Utama PT Minarta Dutahutama, Purnama Dasadiputra Prasetyo; dan dua orang Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) yang juga sudah menjadi terpidana dalam perkara ini, Lili Sundarsih dan Budi Suharto.

    Dalam kasus ini, Lenardo ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil. Ihwal suap ini terjadi saat Direktur SPAM mendapat pesan ada permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI Rp2,3 miliar.

    Rizal menginformasikan bakal ada satu pihak yang mewakilinya bertemu Direktur SPAM. Perwakilan Rizal selanjutnya datang dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan/kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

    Proyek yang diminati ialah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Permintaan itu disanggupi, proyek SPAM Hongaria dikerjakan PT Minarta Dutahutama.

    Sebagai timbal balik, Leonardo melalui perantara menyampaikan akan menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk Dolar Singapura untuk Rizal. Uang 100.000 dolar Singapura dalam pecahan 1.000 dolar Singapura diserahkan kepada Rizal melalui salah satu pihak keluarga di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

    Rizal sebagai pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Leonardo sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id