JPU KPK Minta Eksepsi Romi Ditolak

    Candra Yuri Nuralam - 30 September 2019 17:31 WIB
    JPU KPK Minta Eksepsi Romi Ditolak
    Sidang Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), M Romahurmuziy (Romi). Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi dari terdakwa kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy (Romi). Eksespi Romi dinilai tidak bisa membantah adanya tindakan rasuah.

    "Kami meminta hakim menolak eksespi dari terdakwa, menyatakan surat dakwaan kami memenuhi syarat yang ditentukan KUHP, dan menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini," kata Jaksa Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta, Senin, 30 September 2019.

    JPU KPK menolak semua eksepsi Romi. Pertama, KPK menolak permintaan Romi untuk tidak membawa identitas sebagai anggota DPR, dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wawan menilai penggunaan identitas itu wajib dilakukan agar tak ada kesalahpahaman dalam penyampaian informasi.

    "Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya error in persona yang mengakibatkan dakwaan batal," ujar Wawan.

    Romi juga berstatus sebagai legislator dan ketua umum PPP saat ditangkap KPK. Sehingga, permintaan penghapusan identitas dinilai mustahil dikabulkan.

    Kedua, JPU KPK mengklarifikasi tudingan kubu Romi soal uang Rp41,4 juta yang disebut sebagai peristiwa fiktif di Hotel Aston Bojonegoro. Wawan menjelaskan uang itu merupakan pemberian dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi kepada sepupu Romi, Abdul Wahab, yang sudah masuk dalam pokok perkara. Sehingga, tidak bisa dimasukkan ke dalam eksepsi.

    "Penuntut umum tidak akan menanggapinya karena sudah memasuki pokok perkara, apalagi fakta tersebut sudah diterangkan secara rinci dalam putusan tanggal 7 Agustus 2019," jelas Wawan.

    Ketiga, JPU KPK juga meminta hakim menolak eksepsi soal pembatalan surat dakwaan lantaran dinilai tidak disusun dengan cermat. Wawan menegaskan dakwaan sudah tersusun sangat jelas adanya aliran dana dan pelaku dalam kasus jual beli jabatan ini.

    "Bahwa dari uraian dakwaan maka sudah jelas tentang locus dan tempat persetujuan terdakwa untuk pemberian uang kepada terdakwa," ucap Wawan.

    Terakhir, JPU KPK meminta hakim menolak eksepsi terkait surat dakwaan yang dinilai mengandung kekeliruan proses dan prosedur.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id