Jaksa KPK Akan Panggil Ulang Menag

    Juven Martua Sitompul - 19 Juni 2019 22:28 WIB
    Jaksa KPK Akan Panggil Ulang Menag
    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil kembali Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin untuk bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Keterangan Lukman dibutuhkan dalam proses persidangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

    "Akan dijadwalkan ulang nanti pada hari Rabu 26 Juni 2019 minggu depan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

    Menurut Febri, pemanggilan ulang dilakukan karena keterangan Lukman dinilai penting. "Jadi karena di persidangan ini sangat dibutuhkan kehadiran para saksi," ujarnya.

    Febri meminta Lukman bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan jaksa penuntut. Lukman juga diminta memberikan keterangan yang benar dalam persidangan.

    "Jadi pada hari Rabu minggu depan saksi bisa hadir dan memberikan keterangan secara sebenar-benarnya dengan data yang sebenarnya di depan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

    Lukman hari ini sedianya dipanggil sebagai saksi dalam persidangan suap jual beli jabatan di Kemenag dengan terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Namun, Lukman tidak hadir dengan alasan sedang berada di luar negeri.

    Pada persidangan sebelumnya terungkap fakta baru terkait peran Lukman dalam skandal seleksi jabatan tinggi tersebut. Lukman disebut sebagai 'otak' pelantikan Haris yang cacat administrasi.

    Sekertaris Jenderal Kemenag, Nur Kholis yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut menyebut Lukman ngotot memerintahkan panitia seleksi jabatan untuk segera meloloskan Haris. Lukman disebut siap pasang badan atas pelantikan tersebut.

    Baca: Kesaksian Menteri Lukman Kunci Mengungkap Suap di Kemenag

    Tak hanya Haris Hasanuddin, Nur Kholis selaku ketua panitia seleksi juga dipaksa Lukman untuk meloloskan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Padahal, pelantikan kedua pejabat ini maladministrasi atau cacat.

    Dalam kasus ini, Haris dan Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.

    Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Baca: Rommahurmuziy Pastikan Menag Lukman Terlibat Suap

    Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (DMR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id