Internal Memo Pemberian Fee Bowo Sidik Terungkap

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Agustus 2019 07:18 WIB
    Internal Memo Pemberian <i>Fee</i> Bowo Sidik Terungkap
    Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Foto: Medcom.id/Candra
    Jakarta: General Manager (GM) of Finance PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Mashud Masdjono, mengaku menerima memo internal dari Marketing Manajer PT HTK  Asty Winasti. Memo internal itu berisi penerimaan fee yang ditujukan untuk anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

    "Dari memo internal Bu Asty di situ ada permintaannya uang," kata Mashud saat bersaksi untuk terdakwa Bowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Mashud mengatakan, salah satu pesan dalam memo itu menyebut jasa komersial fee untuk perusahaan milik Bowo, PT Inersia Ampak Engineers (IAE). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi apakah fee tersebut dimaksudkan untuk diberikan kepada Bowo.

    "Iya dibilang itu. Dikasih tahu sama Asty," ujar Mashud.

    Tak hanya Bowo, internal memo itu juga menyebutkan pemberian untuk pemilik PT Tiga Macan, Steven Wang. Steven merupakan pihak yang menyarankan Asty untuk menemui Bowo terkait kerjasama jasa pengangkutan dan sewa kapal.

    Namun, Mashud tak mengetahui pasti  kaitannya Steven dalam memo tersebut. "Yang pasti ada memonya saja menerima uang dengan melampirkan perjanjiannya," ujar Mashud.

    Selain itu, Mashud juga tidak mengetahui besaran jumlah fee yang diterima Bowo. Belakangan, ia baru mengetahui fee untuk Bowo sejumlah Rp1 miliar dari media massa.

    Pada persidangan sebelumnya, JPU KPK memutar rekaman yang berisi percakapan antara Bowo dengan Asty. Percakapan itu Asty meminta bantuan kepada Bowo agar PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT PILOG).

    "Nanti ada fee dulu Rp1 miliar. Kalau nanti itu, belum ada, apabila tidak sesuai, MoU tidak bisa ditandatangani,” ujar Bowo dalam rekaman telepon yang diputar JPU KPK, Rabu, 21 Agustus 2019.

    PT HTK merupakan perusahaan yang mengelola kapal MT Griya Borneo. Perusahaan ini sebelumnya memiliki kontrak kerja sama dengan anak perusahaan PT Petrokimia Gresik, PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS). Kerjasama itu untuk pengangkutan amonia dalam jangka waktu lima tahun.

    Pada tahun 2015, dibentuk perusahaan induk yang menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang pupuk, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC). Kontrak kerja sama PT HTK pun diputus dan pengangkutan amonia dialihkan ke anak perusahaan PT PIHC, yaitu PT PILOG.

    Atas pemutusan kontrak itu, PT HTK keberatan dan masih berkeinginan melanjutkan kontrak kerja sama tersebut. Dengan demikian, Asty diminta Taufik Agustono selaku Direktur PT HTK untuk mencari solusi.

    Hal itulah menjadi titik awal pertemuan antara Bowo dan Asty. Melalui Steven Wang, Asty disarankan bertemu Bowo.

    Sebab, Bowo dianggap memiliki akses ke PT PIHC. Sehingga memungkinkan memenuhi keinginan Asty dalam menjalin kontrak kerja sama pengangkutan atau sewa kapal.

    Bowo didakwa menerima suap dari Asty Winasti dan Taufik Agustono, senilai USD163.733 dan Rp311.022.932. Suap diterima secara langsung maupun melalui orang kepercayaan Bowo, M Indung Andriani K.

    Atas perbuatannya, Bowo dinilai melanggar Pasal 12 huruf b atau 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id