Tiga PNS Kementerian PUPR Diperiksa KPK

    Kautsar Widya Prabowo - 01 Oktober 2019 11:05 WIB
    Tiga PNS Kementerian PUPR Diperiksa KPK
    Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan tiga pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka akan diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).

    Mereka adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Kementerian PUPR 2014-2016 Bandaso, Sekretaris Direktur SPAM Direktur Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Agustina Suparti, dan PNS Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Rusdi. 

    "Ketiganya diperiksa untuk tersangka LJP (Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusninarta Prasetyo)," kata pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. 

    Penyidik juga memanggil hakim Pengadilan Agama Bogor Ida Zulfatria, sebagai saksi. Ida dikorek untuk tersangka anggota Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Rizal Djalil.

    Leonardo dan Rizal Djalil ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementerian PUPR. Suap ini terjadi saat direktur SPAM mendapatkan pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan BPK sebesar Rp2,3 miliar.

    Rizal menginformasikan bakal ada satu pihak yang mewakilinya untuk bertemu direktur SPAM. Perwakilan Rizal selanjutnya datang dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan/kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

    Proyek yang diminati yakni proyek SPAM jaringan distribusi utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Permintaan itu disanggupi, proyek SPAM Hongaria dikerjakan PT Minarta Dutahutama.

    Sebagai timbal balik dari proyek itu, Leonardo melalui perantara menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk Rizal. Uang diberikan melalui keluarga Rizal sebanyak SGD100.000 dalam pecahan SGD1.000 di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

    Rizal sebagai penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Leonardo sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id