Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Benih Lobster Dimulai

    Candra Yuri Nuralam - 03 Desember 2020 11:08 WIB
    Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Benih Lobster Dimulai
    Ilustrasi/Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil saksi terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Direktur Utama PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Amri dan Direktur Keuangan PT Dua Putra Perkasa (DPP) M Zainul Fatih dipanggil Lembaga Antirasuah.

    "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP (Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Desember 2020.

    KPK juga memanggil Komisaris PT ACK Achmad Bachtiar, Manajer DPP Ardi Wijaya, dan Manajer Kapal PT DPP Agus Kurniawanto. Ketiganya dipanggil untuk keperluan serupa.

    Baca: KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo

    Kelima orang itu dinilai mengetahui seluk beluk rasuah yang dilakukan Edhy. Keterangan mereka akan digunakan sebagai bukti oleh penyidik.

    Dalam perkembangan kasus ini, KPK mengumpulkan bukti pemufakatan jahat yang dilakukan para tersangka. Terbaru, tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Edhy Prabowo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada 2 Desember 2020. KPK belum membeberkan barang yang disita dari penggeledahan tersebut.

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 

    Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id