Tiga Lembaga Hukum Bakal Usut Dugaan Korupsi Otsus Papua

    Siti Yona Hukmana - 25 Februari 2021 08:43 WIB
    Tiga Lembaga Hukum Bakal Usut Dugaan Korupsi Otsus Papua
    Ilustrasi Medcom.id.



    Jakarta: Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akan mengoordinasikan pengusutan dugaan penyelewengan anggaran dalam otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat. Penyelidikan dilakukan tiga aparat penegak hukum (APH).

    "Nanti akan ada semacam pengarahan dari beliau (Menkopolhukam Mahfud MD), bahwa pengusutan korupsi terkait otsus harus dijalankan oleh tiga lembaga, Polri, kita (Kejagung), sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ali Mukartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 25 Februari 2021.






    Ali mengatakan pengusutan tidak hanya dilakukan di satu lokasi. Namun, di Aceh dan Papua. Penyelidikan di Aceh bakal dilakukan atas permintaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) saat rapat dengar pendapat (RDP).

    Ali masih menunggu arahan Mahfud. Langkah-langkah APH akan dikoordinasikan Mahfud.

    "Nah kita nanti menilai apakah betul itu korupsi atau kesalahan administrasi kita belum tahu," ujar Ali.

    Baca: Polri Gandeng Instansi Lain Selisik Penyelewengan Dana Otsus Papua

    Polri mengendus dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana anggaran Otsus Papua dan Papua Barat senilai Rp126 triliun. Penyelewengan dilakukan mulai dari pemborosan penggunaan anggaran hingga markup pengadaan sejumlah fasilitas umum.

    "Sudah Rp93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran," kata Karoanalis Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Brigjen Achmad Kartiko, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021, Rabu, 17 Februari 2021.

    Kartiko mengatakan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam catatan BPK diduga terjadi pemborosan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran Otsus Papua dan Papua Barat.

    Selain pemborosan, terjadi markup atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di wilayah Papua. Selanjutnya, terdapat laporan secara fiktif untuk pembayaran sejumlah pembangunan di wilayah Papua. Nilainya fantastis mencapai Rp1,8 Triliun.

    "Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun," kata Kartiko.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id