Pemprov DKI Sampaikan Ancaman Pembakaran Balai Kota

    Siti Yona Hukmana - 29 Oktober 2020 11:49 WIB
    Pemprov DKI Sampaikan Ancaman Pembakaran Balai Kota
    Suasana di halaman Balai Kota DKI Jakarta yang menjadi kantor gubernur dan wakil gubernur. Foto: MI/Arya Manggala
    Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons ancaman pembakaran Balai Kota DKI. Ancaman itu disampaikan ke Kepolisan Sektor Gambir, Jakarta Pusat.

    "Kami belum terima laporan, hanya surat dari Balai Kota yang menjelaskan kejadian. Surat kami terima Selasa malam (27 Oktober 2020) pukul 22.30 WIB, sedangkan kejadian pagi harinya," kata Kanit Reskrim Polsek Gambir Kompol Gunarto saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Oktober 2020.

    Gunarto mengaku langsung mendatangi Balai Kota pada Rabu pagi, 28 Oktober 2020, usai menerima surat dari Pemprov DKI. Gunarto berniat datang untuk mengonfirmasi kejadian itu. Namun, Gedung Balai Kota sudah tutup. 

    Baca: Insiden Perempuan Ancam Bakar Balai Kota Berbuntut Panjang
     
    "Pernyataan dari kepala keamanannya, tutup karena cuti bersama," ujar Gunarto. 

    Polsek Gambir belum menerima laporan tentang ancaman pembakaran itu. Gunarto mengatakan polisi akan meminta klarifikasi pihak Pemprov DKI setelah Balai Kota kembali buka.

    Sebelumnya, seorang wanita bernama Ernawati datang membawa tas berisi bensin dikemas menggunakan botol mineral bekas pada Selasa, 27 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB. Petugas mengira botol air mineral tersebut hanya berisi air saat diperiksa mesin x-ray.

    Namun, kecurigaan petugas mulai muncul ketika ia menuju lantai 12 berteriak ingin bertemu Kepala Biro Perekonomian Mochamad Abbas. Dia berdalih mau mengecek surat.

    Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Balai Kota yang melihat tindak tanduk perempuan tersebut langsung meminta bantuan TNI-Polri yang berjaga di Blok G. Petugas kemudian menggeledah barang bawaan perempuan itu dan menyita bensin dalam botol air mineral.

    Perempuan itu dibawa ke Polsek Gambir, Jakarta Pusat, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Perempuan itu akhirnya dilepas karena diindikasi mengidap gangguan jiwa.

    Namun, perempuan tersebut justru melaporkan dugaan penganiayaan anggota TNI kepada Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin heran perempuan yang diduga memiliki gangguan jiwa itu melapor ke Pomdam Jaya. 

    Terlebih, laporan yang diajukan dinilainya mengada-ada. "Dia melaporkan seorang TNI itu menganiaya dia di lantai 12. Akhirnya saya buat laporan kepada kepala Pomdam Jaya bahwa kejadiannya tidak benar," kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu, 28 Oktober 2020.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id