Putusan Kasus Jiwasraya Dinilai Copy Paste Tuntutan Jaksa

    Fachri Audhia Hafiez - 13 Oktober 2020 00:06 WIB
    Putusan Kasus Jiwasraya Dinilai <i>Copy Paste</i> Tuntutan Jaksa
    Ilustrasi hukum. Medcom.id
    Jakarta: Penasihat Hukum Direktur Utama PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto, Soesilo Aribowo, kecewa dengan putusan majelis hakim terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (AJS). Joko divonis hukuman penjara seumur hidup.

    “Saya menilai, putusan yang dibacakan majelis hakim sama persis dengan surat tuntutan JPU (jaksa penuntut umum), mulai titik, koma, maupun narasinya," kata Soesilo usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2020.

    Soesilo menyebut semua pertimbangan jaksa diterima majelis hakim. Padahal, dia menilai tidak sesuai dengan fakta persidangan.

    Soesilo mengatakan banyak fakta persidangan atau keterangan saksi tidak dipertimbangan hakim dalam mengambil putusan. ‎"Mestinya kalau mau objektif, semua fakta persidangan itu harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau itu dibaca akan nampak jelas seperti apa kasus ini sesungguhnya," tutur dia.

    Pertimbangan majelis hakim dinilai belum maksimal. Sebab, tidak mudah mengadili perkara kasus korupsi di perusahaan asuransi pelat merah.

    "Kalau memang tidak ada di dalam fakta persidangan, jangan membuat kesimpulan sendiri,” tegas dia.

    Soesilo mengaku tidak mengerti dengan pertimbangan hakim dalam membuat putusan lantaran berbeda dengan fakta persidangan. Misalnya, pemberian sejumlah fasilitas kepada mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS), Syahmirwan.

    “Penerimaan yang dituduhkan kepada para pejabat asuransi Jiwasraya itu sebenarnya sudah diklarifikasi dalam persidangan. Kerugian negara juga enggak jelas. Sekali lagi, copy paste persis dengan surat tuntutan," ujar Soesilo.

    Joko terbukti merugikan negara Rp16,8 triliun terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJS Persero. Joko juga terbukti memperkaya para terdakwa dan orang lain.

    Joko terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id