KPK Dalami Geliat Bupati Banjarnegara Atur Pemenang Lelang Paket

    Candra Yuri Nuralam - 18 September 2021 03:32 WIB
    KPK Dalami Geliat Bupati Banjarnegara Atur Pemenang Lelang Paket
    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali FikrI. Foto: Medcom.id/Candra



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat bos perusahaan untuk mendalami dugaan rasuah di Banjarnegara pada Kamis, 16 September 2021. Mereka semua diminta menjelaskan geliat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dalam mengatur pemenang paket lelang.

    "Didalami pengetahuannya, antara lain terkait peran tersangka BS (Budhi Sarwono) maupun tersangka KA (orang kepercayaan Budhi, Kedy Afandi) untuk mengatur para calon pemenang lelang paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 17 September 2021.

     



    Ali mengatakan keterangan itu didapat dari keterangan tiga bos perusahaan, yakni Siti Munifah, Hestiyani Analiza, dan Jamal Arifudin. Ali enggan memerinci lebih jauh pertanyaan penyidik ke empat orang itu.

    Lembaga Antikorupsi juga memeriksa Direktur PT Purnama Putra Jaya Widjilaksono Dwi Anggoro di hari yang sama. Widjilaksono diminta menjelaskan arahan khusus dari Budhi.

    "Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya arahan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) baik secara langsung maupun oleh pihak lain kepada saksi dalam pengerjaan proyek di Kabupaten Banjarnegara," ujar Budhi.

    Baca: KPK Ingatkan Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Titik Rawan Korupsi

    Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Dia diyakini menerima Rp2,1 miliar dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus orang kepercayaannya.

    Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

    Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id