Pasal Penghinaan Presiden Diusulkan Masuk Ranah Perdata

    Anggi Tondi Martaon - 09 Juni 2021 13:35 WIB
    Pasal Penghinaan Presiden Diusulkan Masuk Ranah Perdata
    Ilustrasi pengadilan. Medcom.id/M Rizal



    Jakarta: Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan presiden diusulkan tak memuat pasal penghinaan presiden. Ketentuan pada Pasal 218 dan 219 KUHP versi revisi itu disarankan diubah menjadi aturan perdata.

    "Kalau saya ditanya, baiknya ini (pasal penghinaan presiden) dialihkan ke ranah perdata saja," kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

     



    Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyebut salah satu alasan kuat penghinaan presiden dijadikan perdata agar tidak ada campur tangan penegak hukum dalam penanganan perkara. Sebab, kepolisian dan Kejaksaan Agung bagian rumpun eksekutif.

    Habiburokhman khawatir terjadi konflik kepentingan saat menindak kasus. Apalagi, pasal tersebut rentan dimanfaatkan untuk membungkam pihak yang kritis terhadap pemerintahan.

    Baca: Pidana Penghinaan Presiden Harus Dipagari Agar Tak Jadi Pasal Karet

    Sejak awal, dia tak mendukung keberadaan pasal tersebut. Dia menegaskan pasal penghinaan presiden dalam revisi KUHP harus ditinjau ulang.

    "Saya sendiri dari dulu, dari mahasiswa, paling benci ini pasal," ujar dia.

    Revisi KUHP memuat ketentuan pasal penghinaan presiden. Adapun bunyi pasal 218 ayat 1 Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

    Hukum pidana ditambah satu tahun jika penghinaan disampaikan melalu media sosial. Hal ini termaktub pada pasal 219.

    Sedangkan sifat delik aduan termaktub pada pasal 220 ayat (1). Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id