Ahmad Dhani Sebut Asimilasi Napi Keputusan Tepat

    Medcom - 22 April 2020 22:45 WIB
    Ahmad Dhani Sebut Asimilasi Napi Keputusan Tepat
    Napi sujud syukur setelah dibebaskan dari Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan. Foto: Antara/Septianda Perdana
    Jakarta: Pesohor Ahmad Dhani mendukung program asimilasi terhadap 35 ribu narapidana (napi) yang dilakukan pemerintah. Walaupun ada ekses, namun secara kebijakan, program itu justru memberi maslahat bagi banyak napi yang masih berada di dalam jeruji.

    "Rutan dan lapas di Indonesia sudah over kapasitas, 300 hingga 400 persen," kata Dhani, melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2020.

    Di tengah pandemi covid-19 ini, lanjut dia, kondisi lapas yang kelebihan kapasitas itu bisa menjadi bencana. Apalagi pemerintah memberlakukan pembatasan sosial (social distancing) agar penularan covid-19 tak semakin masif.

    "Jadi, tidak mungkin diberlakukan social distancing di lokasi yang over kapasitas dan penuh sesak itu," ujar dia. 

    Sebagai eks napi dalam kasus pencemaran nama baik, Dhani mengatakan penanganan kesehatan di rutan dan lapas juga masih menjadi kendala. Dia mencontohkan nasib napi yang terjangkit sakit asam lambung saja bisa fatal karena penanganannya yang terlambat.

    "Bisa tewas seketika hanya karena sibuk urus birokrasi dulu," ujar dia.

    Dhani berharap program asimilasi ini juga dilanjutkan dengan melepas tahanan narkoba yang terbukti hanya sebagai pemakai. Pemakai narkoba lebih layak masuk ke pusat rehabilitasi daripada ke penjara.

    "Saat ini sebagian besar isi dari lapas adalah para pemakai narkoba. Harusnya mereka direhab saja," tutur dia.

    Terkait mantan napi yang kembali berulah setelah keluar penjara, Dhani menilai itu hanya ekses. Jumlahnya pun tak banyak "Saya yakin 98 persen napi yang bebas itu lebih banyak manfaatnya," kata dia.

    Baca: Yasonna Tak Puas dengan Program Pemulangan Napi
     
    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H Laoly, meminta jajarannya mengevaluasi kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi virus korona (covid-19). Sebab, banyak napi yang bebas tapi kembali berulah.
     
    "Ke depan, semua warga binaan kasus pencurian yang akan mendapat program asimilasi harus dipantau lagi rekam jejaknya. Apabila ada yang tidak benar, jangan diberikan asimilasi karena dapat merusak muruah dari program ini," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 20 April 2020.
     
    Yasonna meminta warga binaan yang sudah dibebaskan untuk diawasi dengan ketat. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham juga diminta mengecek langsung ke keluarga tempat warga binaan yang menjalani asimilasi.
     
    Sebelumnya, Kemenkumham telah membebaskan lebih dari 35 ribu narapidana umum dan anak. Mereka bebas berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

    (UWA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id