KPK Kesulitan Cari Nurhadi Cs

    Candra Yuri Nuralam - 19 Februari 2020 21:08 WIB
    KPK Kesulitan Cari Nurhadi Cs
    Pelaksana tugas (Plt.) juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mencari Nurhadi. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan dua tersangka lain kasus pengaturan perkara di MA pada periode 2011-2016 menghilangkan jejak dengan tidak menggunakan ponsel.

    "Jika seseorang menggunakan handphone itu sangat mudah sekali. Atau menggunakan media sosial aktif mudah sekali, faktanya kan tidak seperti itu," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 18 Februari 2020.

    Ali mengakui trik itu membuat penyidik KPK keteteran mencari Nurhadi. Namun, dia menjamin pihaknya tak akan menyerah.

    "Kami akan terus berusaha, berkomitmen untuk mencari para tersangka ini," ujar Ali.

    KPK Kesulitan Cari Nurhadi Cs
    Eks Sekretaris MA Nurhadi. MI/Rommy Pujianto

    Komitmen itu ditunjukkan dengan pencarian Nurhadi cs di luar Jakarta. Ali menyatakan penyidik juga memantau tempat-tempat yang biasa dikunjungi tersangka.

    "Tapi detailnya di mana tidak bisa diberi tahu," tutur Ali.

    KPK telah menaikkan status pemanggilan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pelaksanaan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011 sampai 2016. Mantan Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat menantunya. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, termasuk mengatur permohonan perwalian.

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id