Praperadilan Nurhadi Kembali Ditolak

    Fachri Audhia Hafiez - 16 Maret 2020 20:46 WIB
    Praperadilan Nurhadi Kembali Ditolak
    Ilustrasi peradilan. Medcom.id
    Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak permohonan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi cs. Penetapan tersangka terhadap Nurhadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah menurut hukum.

    "Menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," kata Hakim Tunggal Hariyadi dalam amarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Ragunan, Senin, 16 Maret 2020.

    Praperadilan ini diajukan dua tersangka lainnya. Mereka ialah menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya berstatus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.

    Status tersangka yang disandang ketiganya tetap sah. Penolakan praperadilan Nurhadi cs ini, bukan kali pertama. Pada Januari 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan serupa.

    Praperadilan Nurhadi Kembali Ditolak
    Eks Sekretaris MA Nurhadi/MI/Rommy Pujianto

    Dalam eksepsi atau nota keberatan yang diajukan KPK, proses penyidikan dinilai sudah sesuai prosedur. Selain itu, putusan juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

    KPK menetapkan status DPO terhadap Nurhadi. Rezky dan Hiendra juga jadi buronan KPK. Korps Antirasuah telah meminta bantuan polisi untuk mencari tiga orang itu. Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky.

    Baca: KPK Sita Dokumen Kasus Nurhadi di Surabaya

    Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id