Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

    Fachri Audhia Hafiez - 20 April 2021 16:53 WIB
    Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
    Anggota tim hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob (kemeja biru tua). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez



    Jakarta: DPP Partai Demokrat melaporkan sembilan kuasa hukum kubu Moeldoko. Mereka diduga mencatut nama sejumlah Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Demokrat dalam pengajuan gugatan di pengadilan.

    "Para korban telah membuat laporan polisi pada Minggu, 18 April 2021 di Polda Metro Jaya," kata anggota tim hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Selasa, 20 April 2021.






    Kesembilan pengacara tersebut ialah Makarius Nggiri, Antonius E Rasi Wangge, Yustian Dewi Widiastuti, Rusdiansyah, dan Wahyudin. Kemudian Gregorius D Djoka, Ilham Patahillah, Vahmi Wibisono, dan Rifai Suftyadi.

    Mehbob menyebut para pengacara itu membuat surat kuasa palsu. Mereka mencatut nama Ketua DPC Demokrat Konawe Utara Jefri Prananda, Ketua DPC Demokrat Muna Barat Laode Abdul Gamal, dan Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba.

    Ketiganya tercantum sebagai penggugat keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hasil Kongres Partai Demokrat Tahun 2020. Mehbob menyebut ketiga ketua DPC itu tidak pernah meminta kesembilan pengacara menjadi kuasa hukumnya.

    "Mereka (ketiga ketua DPC) merasa dirugikan karena itu. Sehingga mereka meminta bantuan tim advokasi DPP Partai Demokrat," ujar Mehbob.

    DPP Partai Demokrat juga membuka peluang melaporkan sembilan pengacara itu terkait kode etik. Namun, partai berlogo Mercy itu belum mau terburu-buru.

    (Baca: Sidang Perdana Gugatan AD/ART Demokrat Kubu Moeldoko Ditunda)

    "Kami sedang mempertimbangkan melaporkan kode etik kepada sembilan pengacara itu. Karena menggunakan surat kuasa palsu di pengadilan," ujar Mehbob.

    Kubu Moeldoko mengajukan gugatan keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hasil Kongres Partai Demokrat Tahun 2020. Gugatan tersebut tercatat pada Nomor Perkara 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst.

    Penggugat terdiri atas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kubu Moeldoko, Ketua DPC Demokrat Konawe Utara Jefri Prananda, Ketua DPC Demokrat Muna Barat Laode Abdul Gamal, Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba, serta Ajrin Duwila, dan La Moane Sabara.

    Sementara itu, pihak tergugat yaitu DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 selaku tergugat I serta DPP Partai Demokrat periode 2015-2020 sebagai tergugat II. Kemudian, turut tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly.

    Penggugat dalam perkara ini meminta PN Jakpus melarang tergugat I melakukan segala tindakan hukum baik ke luar maupun ke dalam atas nama Partai Demokrat. Termasuk, melarang tindakan-tindakan tergugat I yang melakukan pemecatan-pemecatan terhadap para peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatra Utara.

    Kubu Moeldoko menilai AD/ART Partai Demokrat melanggar formil dan materiil. Mereka juga menuntut DPP Partai Demokrat membayar ganti rugi Rp100 miliar.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id