Populer Nasional

    Status DPO Jozeph Paul Zhang Hingga Tingkatkan Komunikasi dengan Negara Produsen Vaksin

    Achmad Zulfikar Fazli - 20 April 2021 07:00 WIB
    Status DPO Jozeph Paul Zhang Hingga Tingkatkan Komunikasi dengan Negara Produsen Vaksin
    Jozeph Paul Zhang yang mengaku nabi ke-26. Foto: YouTube



    Jakarta: Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Jozeph Paul Zhang masih menarik perhatian pembaca Kanal Nasional Medcom.id. Perkembangan kasus tersebut banyak dicari di Kanal Nasional Medcom.id.

    Polri masih terus memburu Jozeph yang diduga berada di luar negeri. Status daftar pencarian orang (DPO) untuk Jozeph segera diterbitkan.






    "DPO ini akan diserahkan ke Interpol dan daftar pencarian orang ini menjadi dasar bagi Interpol untuk menerbitkan red notice," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam konferensi pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin, 19 April 2021.

    Polri bakal berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk meringkus Jozeph. Masyarakat diminta tenang dan menunggu pengusutan kasus ini hingga tuntas.

    "Masyarakat jangan terprovokasi dengan beredarnya video ini, Polri bersama instansi lainnya sedang berusaha keras," tutur dia.

    Baca: Polri Segera Terbitkan DPO untuk Jozeph Paul Zhang

    Isu lainnya yang banyak populer di Kanal Nasional Medcom.id, yakni konflik internal Partai Demokrat. Kubu Moeldoko merespons somasi terbuka DPP Partai Demokrat. Somasi dinilai dagelan.
     
    "Agar kubu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tidak lagi membuat dagelan-dagelan konyol dan hanya menjadi bahan tertawaan rakyat," kata kubu Moeldoko, Darmizal, dalam keterangan tertulis, Senin, 19 April 2021.
     
    Darmizal menyebut somasi tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Dia menyebut somasi mestinya dilakukan sebelum satu masalah dilaporkan di hadapan hukum.

    "Bukankah kubu SBY, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), dan kaum musketir di sekitarnya sudah melakukan aduan ke Pengadilan Negeri dalam dugaan perbuatan melawan hukum?" kata Darmizal.

    Pembaca juga terus mengikuti perkembangan informasi terkait vaksin covid-19. Pemerintah terus berusaha memenuhi kebutuhan stok vaksin covid-19.

    Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo mendorong pemerintah mengintensifkan komunikasi dengan negara produsen vaksin. Langkah ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok vaksin covid-19.
     
    "Membuka komunikasi dengan negara yang telah terbukti memberikan komitmen kepada kita," ujar Rahmad kepada Medcom.id, Senin, 19 April 2021.
     
    Rahmad menuturkan Indonesia tengah berpacu dengan target vaksinasi. Namun, stok vaksin menghadapi kendala.

    Pemerintah perlu memastikan negara produsen mengirimkan vaksin yang dipesan Indonesia sesuai kesepakatan. Serta, membuka peluang menambah jumlah stok vaksin.
     
    "Presiden (Joko Widodo) bisa berkomunikasi langsung kepada Tiongkok agar bisa menambah komitmen dari yang telah disepakati sebelumnya untuk keperluan vaksin kita," ujar Rahmad.

    Baca: Pemerintah Didorong Tingkatkan Komunikasi dengan Negara Produsen Vaksin

    Informasi seputar kasus dugaan penistaan agama dan vaksin covid-19 akan terus diperbarui. Klik di sini untuk mengetahui informasi terbaru pada Kanal Nasional Medcom.id.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id