KPK Dalami Laporan Penyimpangan Penagihan Pajak Rp1,7 Triliun

    Candra Yuri Nuralam - 07 Maret 2021 08:36 WIB
    KPK Dalami Laporan Penyimpangan Penagihan Pajak Rp1,7 Triliun
    Plt juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Informasi itu masuk dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri menyebut laporan yang masuk bakal didalami terlebih dahulu. "Namun, prinsipnya setiap laporan masyarakat tentu akan kami tindaklanjuti dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap laporan tersebut," kata Ali melalui keterangan tertulis Sabtu, 6 Maret 2021.

     



    Meski sudah mengirimkan bukti, KPK tidak bisa langsung mencecar saksi maupun tersangka dengan laporan MAKI. Lembaga Antikorupsi itu perlu menelaah terlebih konteks dugaan rasuah yang diterima.

    "Apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," ujar Ali.

    Lembaga Antikorupsi bakal memanfaatkan informasi dari MAKI jika tervalidasi. KPK tidak segan menindak siapapun orang yang berani korupsi di sektor pajak. Penindakannya juga tidak akan pandang bulu.

    "Apabila kemudian setelahnya ditemukan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup maka KPK tentu akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai ketentuan UU yang berlaku," tegas Ali.

    Baca: KPK Kebut Pengusutan Korupsi di Ditjen Pajak

    Sebelumnya, MAKI melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun ke KPK. Laporan itu terkait dugaan korupsi di Ditjen Pajak Kemenkeu.

    “MAKI melaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penagihan pajak Rp1,7 triliun yang diduga terkait dengan inisial AP,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Maret 2021.

    Boyamin menyebut penyimpangan itu berasal tunggakan pajak PT Industri Pulp Lestari. Hal itu sudah ditindaklanjuti dengan keluarnya surat Menteri Keuangan Nomor SR-383/MK.03/2017.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id