KPK Tahan Bupati Banggai Laut

    Candra Yuri Nuralam - 05 Desember 2020 16:26 WIB
    KPK Tahan Bupati Banggai Laut
    Ilustrasi Gedung KPK. Medcom/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Penahanan dilakukan setelah Wenny dinyatakan dua kali non-reaktif covid-19 dari hasil rapid test.

    "(Wenny sudah) Dibawa tim KPK menuju Gedung Merah Putih KPK dan tiba pada sekitar pukul 15.15 WIB," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020.

    Orang kepercayaan Wenny, Recky Suhartono Godiman (RSG), dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO) ikut dibawa ke Jakarta untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama. Keduanya juga sudah dinyatakan non-reaktif covid-19.

    "(Ditahan) Sampai dengan tanggal 23 Desember 2020," ujar Ali.

    Wenny dan Recky akan ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu, Hengky akan mendekam di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat.

    Baca: Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut Batal Ditahan

    Sebelumnya, KPK membantarkan penahanan terhadap ketiga tersangka kasus dugaan suap dalam sebuah proyek di Banggai Laut. Pembantaran itu dilakukan lantaran mereka sempat dinyatakan reaktif covid-19.

    Wenny ditangkap KPK pada Kamis, 3 Desember 2020. Uang Rp2 miliar dalam kardus menjadi barang bukti dari tangkap tangan itu.

    Uang itu dari beberapa kontraktor di Banggai Laut. KPK menduga uang itu dikumpulkan Wenny untuk serangan fajar saat pemilihan kepala daerah di wilayahnya.

    Enam orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. Tiga tersangka sebagai penerima suap, yakni Wenny, Recky, dan Hengky.

    Kemudian tiga tersangka sebagai pemberi, yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).

    Para penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Sementara itu, para pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id