KPK Tak Ambil Pusing Novanto Ajukan PK

    Juven Martua Sitompul - 29 Agustus 2019 06:16 WIB
    KPK Tak Ambil Pusing Novanto Ajukan PK
    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing dengan langkah hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK) mantan Ketua DPR Setya Novanto. Sebab, langkah hukum PK bagian dari hak seorang terpidana.

    “Apa yang dilakukan orang untuk menegakkan itu haknya dia. Kita enggak boleh menafikan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Saut justru mengingatkan jika status hukum Novanto sudah inkrah. Artinya, perbuatan Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el) terbukti di hadapan hukum atau pengadilan.

    “Sesuatu yang sudah pasti, beliau sudah inkrah dan ada kewajiban tentu harus dilaksanakan,” kata dia.

    Saut juga menolak menanggapi kelit Novanto di sidang PK tadi siang yang digelar di Pengadilan Jakarta Pusat. Dia memaklumi sikap seorang terpidana saat mencari keadilan.

    “Ya silakan saja (membantah terlibat korupsi KTP-el). Kan tiap orang kalau cari keadilan kan kemana lagi, enggak mungkin ke toko buku kan ke pengadilan,” pungkasnya.

    Di tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara serta diwajibkan ‎membayar denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Novanto juga mendapat hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar USD7,3 juta.

    Jika tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita untuk kemudian dilelang. Bila hartanya tidak mencukup maka akan diganti pidana 2 tahun penjara.

    Atas putusan tersebut, Novanto maupun jaksa penuntut umum KPK tidak mengajukan banding‎. Berdasarkan aturan PK, Novanto diperbolehkan mengajukan upaya hukum luar biasa atau PK walaupun tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

    Novanto sendiri telah menjalani masa hukuman sekitar satu tahun setelah divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan KTP-el yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.



    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id