Markus Nari Divonis Enam Tahun Penjara

    Dhika Kusuma Winata - 11 November 2019 19:08 WIB
    Markus Nari Divonis Enam Tahun Penjara
    Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari. ANT/Hafidz Mubarak.
    Jakarta: Mantan anggota DPR dari Partai Golkar Markus Nari divonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Markus dinilai bersalah memperkaya diri sendiri sebanyak US$400 ribu dari kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

    "Menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 11 November 2019.

    Mantan anggota Komisi II DPR itu menyusul sejumlah terdakwa lain yang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Mereka di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman, pihak swasta Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan Direktur utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo.

    Mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi, dan pihak swasta yang juga orang dekat Novanto, Made Oka Masagung juga sudah divonis bersalah.

    Majelis hakim menyatakan Markus terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 2,3 triliun itu. Dia juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani masa pidana.

    Markus juga dihukum membayar uang pengganti US$400 ribu. Duit ini terkait penerimaan Markus dari proyek pengadaan KTP elektronik.

    "Markus Nari menerima US$400 ribu atau setara Rp4 miliar. Uang yang diterima terdakwa berasal dari Andi Narogong yang sebagai pengumpul uang fee proyek," imbuh hakim.

    Jaksa KPK sebelumnya menuntut Markus sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik selama lima tahun.

    Hakim mengatakan Markus juga aktif membahas pengusulan anggaran proyek KTP elektronik senilai Rp 1,045 triliun. Dia kemudian terbukti menemui Irman dan meminta fee proyek.

    Markus juga dinyatakan bersalah dengan sengaja merintangi pemeriksaan di persidangan Miryam S Haryani. Miryam saat itu akan bersaksi untuk mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto 

    Hakim menyebut Markus meminta pengacara bernama Anton untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Miryam dan Markus. Markus meminta pengacara itu membujuk Miryam agar tidak menyebut namanya dalam persidangan. 

    Menurut hakim, Anton meminta kuasa hukum Miryam, Elza Syarief, mencabut keterangan yang menyebut nama Markus. Markus pun dinyatakan melanggar Pasal 21 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Miryam sudah divonis lima tahun penjara lantaran sengaja memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi proyek KTP elektronik.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id