KPK Minta Uang Haram Pengadaan Tanah RTH Bandung Dikembalikan

    Ilham Pratama Putra - 16 Juli 2019 15:01 WIB
    KPK Minta Uang Haram Pengadaan Tanah RTH Bandung Dikembalikan
    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
    Jakarta: Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengingatkan penikmat uang haram pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Febri minta mereka mengembalikan uang yang pernah diberikan.

    "KPK mengimbau pihak-pihak yang pernah menerima uang terkait RTH ini agar segera mengembalikan pada KPK," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2019. 

    Febri menyebut pengembalian uang bakal dipertimbangkan oleh penyidik untuk meringankan pidana. 

    "Juga dapat membantu penanganan perkara ini," imbuh dia. 

    Febri mengaku KPK sedang menelusuri pihak-pihak yang menikmati aliran dana tersebut. Sudah ada pihak-pihak yang kooperatif mengembalikan uang. Pengembalian berupa uang puluhan juta rupiah dan lima bidang tanah. 

    KPK telah memanggil 81 saksi untuk mendalami pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun anggaran 2012-2013 itu. Mereka di antaranya sekwan DPRD Kota Bandung, pensiunan PNS, PNS, swasta, wiraswasta, dokter, ibu rumah tangga, lurah, buruh dan petani. Pemeriksaan dilakukan di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Barat.

    (Baca juga: KPK Pertajam Bukti Korupsi Tanah RTH Bandung)

    Hari ini KPK kembali memeriksa lima saksi. Di antaranya Sekretaris Inspektorat Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus; Pensiunan PNS (mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan dokumentasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung, Hermawan; Staf DPKAD Wagiyo; Kadis Tarcip Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain; Sekwan DPRD Kota Bandung, Staf Ahli Wali Kota Kelly Solihin.

    KPK bersama tim ahli auditor BPK fokus mendalami kerugian negara terkait selisih harga riil yang diterima pemilik tanah dengan yang dibayarkan oleh Pemkot Bandung dalam proyek itu. 

    Dalam perkara ini, lembaga Antirasuah sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka yakni, mantan Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hery Nurhayat (HN) serta dua orang anggota DPRD kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabul Qomar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS).

    Ketiganya dianggap bersekongkol menaikkan anggaran untuk pengadaan enam RTH di Kota Kembang. Dari hasil penyelidikan KPK, diketahui pengadaan RTH telah terealisasi.

    Aliran dana untuk RTH tersebut diketahui Rp123,9 miliar, peruntukannya untuk modal tanah dan belanja penunjang RTH. Sementara alokasinya untuk pembangunan dua RTH yakni RTH Mandalajati Rp33,45 miliar dan RTH Cibiru Rp80,7 miliar.

    Diperkirakan kerugian negara dari tindakan ketiga tersangka mencapai Rp26 miliar. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id