MK Minta Gugatan Korban First Travel Diperbaiki

    Fachri Audhia Hafiez - 10 Desember 2019 16:42 WIB
    MK Minta Gugatan Korban First Travel Diperbaiki
    Ilustrasi MK. Foto: ANT/Hafidz Mubarak
    Jakarta: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kuasa hukum korban First Travel memperbaiki permohonan gugatan. Ada beberapa poin yang digarisbawahi majelis hakim. 

    "Kami dari majelis sesuai ketentuan hukum acara akan memberikan catatan, masukan, atau saran kepada pemohon setelah kami membaca permohonan ini," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Saldi Isra di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

    Mahkamah meminta kelengkapan kalimat dalam permohonan diperbaiki. Pemohon disarankan menggunakan kata-kata dalam forum peradilan resmi.

    "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam hal ini UUD 1945 itu harus lengkap," kata Hakim Anggota Konstitusi Arief Hidayat.

    Mahkamah juga menyoroti legal standing empat pemohon. Keempat pemohon mesti mengalami kerugian potensial atau faktual.

    Pitra Romadoni Nasution, salah satu pemohon, mengaku mengalami kerugian dari sisi potensial. Sedangkan korban First Travel atau kliennya mengalami kerugian faktual.

    Mahkamah juga menilai permohonan pemohon tak menjelaskan mengenai posita atau alasan permohonan buat meyakinkan hakim. Pemohon mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 39 KUHP tentang Perampasan Aset dan Pasal 46 KUHAP tentang Pengembalian Penyitaan Aset.

    Pasal yang digunakan memutus perkara First Travel itu dinilai bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 dan 2 serta Pasal 28 H ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia 1945.  "Kan Anda ingin ini dikabulkan, kalau dikabulkan harus jelas menunjukkan posita yang diyakinkan kepada hakim. Diikuti dengan bukti-bukti, kalau ini dilanjutkan ke dalam pleno itu dikuatkan dengan saksi atau ahli," jelas Arief.

    Pemohon menggugat empat poin ke MK. Pertama, MK diminta mengabulkan permohonan pengujian Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

    Kedua, menyatakan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Kecuali butir Pasal 39 KUHP ayat (1) ditambahkan frasa 'dikembalikan kepada korban'. Ayat (2) ditambahkan mengganti kerugian korban tindak pidana. Ayat (3) ditambahkan 'untuk kepentingan publik' dan 'dari kerugian negara'. Kemudian Pasal 46 KUHAP ayat (1) ditambahkan 'yang dirugikan akibat tindak pidana' serta ayat (2) ditambahkan 'setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana'.

    Ketiga, menyatakan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan persyaratan sepanjang penambahan frasa-frasa tersebut. Keempat, memerintahkan memuat putusan ini dalam berita sebagaimana mestinya.

    Mahkamah memberikan waktu 14 hari hingga 24 Desember 2019 pukul 14.00 WIB kepada pemohon melakukan perbaikan permohonan. Permohonan dianggap final bila tak diperbaiki. 





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id