Markus Nari Kecewa Dituntut Sembilan Tahun Bui

    Fachri Audhia Hafiez - 28 Oktober 2019 20:15 WIB
    Markus Nari Kecewa Dituntut Sembilan Tahun Bui
    Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari. ANT/Hafidz Mubarak.
    Jakarta: Eks anggota Komisi II DPR Markus Nari kecewa dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sembilan tahun penjara. Markus menilai surat tuntutan jaksa tidak disusun sesuai fakta persidangan.

    "Kita bersidang ini sia-sia saja, karena itu tidak diperhitungkan dalam dakwaan atau tuntutan JPU. Kalau ini yang tetap berlaku, maka orang-orang yang terfitnah dan terdzolimi pasti akan kena," kata Markus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.

    Fakta yang dimaksud Markus ialah keterangan terpidana kasus KTP-elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong yang mengaku tak memberikan fulus kepadanya. Politikus Partai Golkar itu mengklaim keterangan Andi telah sesuai.

    Markus membantah menekan mantan anggota DPR Miryam S Haryani untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia mengklaim hanya berbicara mengenai bisnis bersama Miryam.

    "Sekarang ini kami dituntut. Kami merasa difitnah. Kami minta agar negara harus menyatakan kebenaran," ujar Markus.

    Tak terima tuntutan tersebut, Markus bakal mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang rencananya digelar pada Senin, 4 November 2019.

    Markus dituntut sembilan tahun dan pidana denda sebanyak Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima keuntungan senilai USD900 ribu dalam kasus korupsi KTP-elektronik.

    Politikus Partai Golkar itu juga dinilai terbukti merintangi proses persidangan kasus korupsi secara langsung atau tidak langsung saat pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani. Kemudian saat persidangan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

    Jaksa juga menjatuhkan hukuman tambahan lain berupa membayar uang pengganti senilai USD900 ribu. Hak politiknya pun terancam dicabut selama lima tahun.

    Dalam perkara korupsi, Markus dinilai melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

    Sedangkan dalam kasus merintangi, Markus dituntut melanggar Pasal 21 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id