Sikap Tak Kooperatif Caleg PDIP Dianggap Merusak Demokrasi

    M Sholahadhin Azhar - 12 Januari 2020 13:14 WIB
    Sikap Tak Kooperatif Caleg PDIP Dianggap Merusak Demokrasi
    Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Foto: MI/Rpmmy Pujianto
    Jakarta: Calon legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku tak kunjung menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap tak kooperatif itu disebut merusak demokrasi.

    "Demokrasi di negara hukum mulai dirusak, ini salah satu akibat penguasaan negara oleh oligarki partai dan pengusaha," kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar saat dikonfirmasi, Minggu, 12 Januari 2020.
     
    Ia menuturkan ada indikasi tebang pilih dan pembiaran dalam kasus suap caleg PDIP terhadap oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Fickar menilai hal ini menjadi bukti kemunduran hukum di Indonesia.

    "Hukum menjadi alat dan tebang pilih tak terelakan, ada kekebalan yang sengaja diciptakan. Ini proses kemunduran," ujarnya.

    Pakar hukum pidana Universitas Trisakti itu juga mengkritik PDIP yang dianggap membiarkan Harun buron. Ia menyarankan partai berlambang banteng itu membuka keberadaan Harun dan membantu kerja KPK.

    "Seharusnya (PDI Perjuangan) memecatnya, suka hati menyerahkan kadernya dan memenuhi panggilan KPK," kata dia.

    KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Wahyu Setiawan diduga menerima suap untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan Harun Masiku.

    KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura. Sebelumnya, Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.

    KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus suap proses PAW anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Dua di antaranya yakni Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina.

    Caleg PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan I Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka pemberi suap. Saeful merupakan staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan hanya Harun Masiku yang belum ditahan KPK. KPK meminta Harun segera menyerahkan diri. Sementara itu, tiga tersangka lain telah ditahan.





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id