comscore

KPK Dalami Perintah Bupati Nonaktif Musi Banyuasin dalam Pengerjaan Proyek

Candra Yuri Nuralam - 01 Desember 2021 14:14 WIB
KPK Dalami Perintah Bupati Nonaktif Musi Banyuasin dalam Pengerjaan Proyek
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali FikrI. Foto: Medcom.id/Candra
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi pada Selasa, 30 November 2021. Kedua orang itu diminta memberikan informasi terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Musi Banyuasin.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan perintah dari tersangka DRA (Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin) untuk melakukan pengaturan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Desember 2021.
Ali mengatakan dua saksi yang diperiksa, yakni Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Irvan dan Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin Badruzzaman.

Ali enggan memerinci cara Dodi mengatur proyek. Namun, pengaturan proyek itu diduga dibarengi dengan pemberian uang haram.

"Diduga disertai dengan penentuan besaran komitmen fee-nya," ujar Ali.

Baca: Duit Bupati Musi Banyuasin untuk Bantu Alex Noerdin Diduga Hasil Suap

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id