OJK Blokir 3.365 Pinjaman Online Ilegal

    Siti Yona Hukmana - 29 Juli 2021 18:09 WIB
    OJK Blokir 3.365 Pinjaman <i>Online</i> Ilegal
    Bareskrim Polri membongkar kasus pinjaman online (pinjol) dengan modus koperasi simpan pinjam. Foto: Medcom/ Yona



    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir ribuan pinjaman online (pinjol) ilegal. Pemblokiran guna mencegah meluasnya penipuan pinjol.

    "Sampai saat ini, kami dari Satgas Investasi sudah memblokir 3.365 pinjol ilegal," kata Kepala Satgas Investasi OJK Tongam Lumban Tobing di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Juli 2021.

     



    Namun, Tongam mengatakan upaya pemblokiran belum maksimal dalam pemberantasan kejahatan pinjol. Pelaku bisa saja membuat nama baru. 

    "Harus ada hukuman yang memberikan efek jera," ujar Tongam. 

    Masyarakat mengalami kerugian materil dan imateril akibat kejahatan pinjol tersebut. Kerugian materil terjadi karena pelaku pinjol melakukan penipuan. 

    "Jadi ketika masyarakat download aplikasinya, pinjam Rp1 juta yang ditransfer hanya Rp500 ribu. Bunganya dan jangka waktunya juga tidak sesuai perjanjian. Ini penipuan dan pemerasan," ungkap Tongam. 

    Pelaku juga menyebarkan data pribadi peminjam. Kejahatan itu dinilai harus dipertanggungjawabkan.

    Baca: 6 Pelaku Pinjol Bermodus Koperasi Ditangkap

    Tongam mengaku pihaknya bersama kementerian/lembaga dan Bareskrim Polri telah mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati melakukan pinjol. Dia berharap masyarakat tidak mengakses pinjol ilegal. 

    "Kita sudah ada 122 pinjol yang telah terdaftar di OJK. Masyarakat diminta simpan daftar nama itu di ponsel masing-masing. Kalau butuh pinjaman itu saja, jangan lirik kanan kiri yang lain," kata dia. 

    Bareskrim Polri mengungkap kasus pinjol dengan modus koperasi simpan pinjam (KSP). Ada KSP Hidup Hijau, Cinta Damai, Pulau Bahagia, Dana Darurat, Dana Cepat Cair dan Pinjaman Kejutan Super. Sejumlah KSP itu tidak terdaftar di OJK.

    Debt collector melakukan pencemaran nama baik terhadap peminjam yang telat melakukan pembayaran. Fitnah dilakukan mulai dari disebut bandar sabu hingga menampilkan foto editan yang tidak senonoh. 

    Sebanyak enam pelaku ditangkap pada Juni 2021. Sebanyak dua orang tersangka lainnya yang merupakan warga negara asing (WNA) masih diburu. Polisi telah mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) dan pencegahan ke luar negeri. 

    Keenam tersangka telah ditahan. Mereka dijerat Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 8 ayat (1) huruf f jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 311 KUHP tentang Fitnah. Dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id