KPK Ancam Panggil Paksa Zulkifli Hasan

    Candra Yuri Nuralam - 13 Februari 2020 21:26 WIB
    KPK Ancam Panggil Paksa Zulkifli Hasan
    Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Foto: Medcom.id/Ilham Wibobo
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam memanggil paksa Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Zulhas sapaan karibnya akan dipanggil untuk ketiga kalinya besok, Jumat, 14 Februari 2020. 

    "Sesuai hukum acara juga ada upaya-upaya lain kalau tidak sempat hadir (pemanggilan paksa)," tegas Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2020. 

    Dari informasi sementara, Zulhas mengonfirmasi datang ke KPK besok. Dua panggilan sebelumnya, Zulhas mangkir. 

    "Sesuai jadwal dan merupakan saat itu adalah konfirmasi ya dari Zulkifli Hasan untuk hadir," kata Ali.

    KPK Ancam Panggil Paksa Zulkifli Hasan
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

    Zulhas berdalih ketidakhadirannya karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Wakil Ketua MPR itu meminta penjadwalan ulalng. Zulhas kembali mangkir pada Kamis, 16 Januari 2020. Dia berkelit dengan alasan surat pemanggilan tidak sampai ke tangannya.

    Sejatinya, Zulhas bakal ditanyai kasus dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Kasus suap terjadi saat Zulhas menjabat Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    "Kami masih meyakini bahwa besok beliau akan kooperatif hadir," ujar Ali.

    KPK sebelumnya menetapkan PT Palma Satu, Legal Manager PT Duta Palma Group 2014, Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka baru pada kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.
     
    Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di 2014. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka.
     
    Tersangka Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban jawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.
     
    Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
     
    Sementara, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.





    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id