Penahanan Mantan Kepala Lapas Sukamiskin Diperpanjang

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Mei 2020 21:38 WIB
    Penahanan Mantan Kepala Lapas Sukamiskin Diperpanjang
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua tersangka pemberian fasilitas atau perizinan keluar lembaga permasyarakatan (lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Perpanjangan penahanan untuk mantan Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko dan Direktur Utama PT Gloria Abadi, Abadi Rahadian Azhar.

    "Memperpanjang masa penahanan tersangka Deddy Handoko dan Abadi Rahadian Azhar untuk 40 hari," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.

    Penahanan Deddy dan Rahadian terhitung sejak 20 Mei 2020 hingga 28 Juni 2020. Keduanya akan ditahan di rumah tahanan (rutan) cabang KPK Kavling C1, Jakarta.

    "Penahanan guna melengkapi berkas perkara," ucap Ali.

    Rahadian dan Deddy ditetapkan sebagai tersangka sebagai pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) di Sukamiskin, Bandung dan Jakarta pada 20-21 Juli 2018. Penetapan keduanya diumumkan pada 16 Oktober 2019.

    Baca: KPK Tahan Mantan Kalapas Sukamiskin Terkait Kasus Wawan

    Deddy dan Rahadian menerima hadiah hasil suap izin keluar lapas yang menjerat Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Fasilitas itu berupa izin luar biasa (ILB) maupun izin berobat sepanjang 2016-2018 sebanyak 36 kali.

    Deddy diduga menerima suap saat Wawan menjadi narapidana Lapas Sukamiskin. Deddy menerima mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016 dengan pelat nomor D 101 CAT.

    Rahadian diduga telah memberikan hadiah kepada mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen berupa sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan pelat nomor B 1187 FJG berwarna hitam. Mobil itu diberikan atas nama Muahir, anak buah Rahadian.

    Deddy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Tersangka RAZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id