Masyarakat Diminta Terima Napi yang Dipulangkan

    Candra Yuri Nuralam - 11 April 2020 08:31 WIB
    Masyarakat Diminta Terima Napi yang Dipulangkan
    Ilustrasi. Antara/Rahmad
    Jakarta: Masyarakat diminta menerima narapidana yang dipulangkan usai mendapat hak asimilasi dan integrasi. Masyarakat diharapkan ikut membantu membina narapidana yang dipulangkan.

    “Masyarakat adalah salah satu pilar penting keberhasilan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Jika masyarakat menolak, sia-sia pembinaan yang telah dilakukan pemasyarakatan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ibnu Chuldun di Jakarta, Jumat, 10 April 2020.

    Ibnu mengatakan para narapidana sudah dibina agar menjadi pribadi yang lebih baik selama di dalam lapas. Dia meminta masyarakat tidak memberikan sikap diskriminatif kepada narapidana yang dipulangkan lantaran bisa merusak pembinaannya.

    "Dengan sikap yang baik dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kami berharap narapidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi manusia yang lebih baik," ujar Ibnu.

    Baca: 35.676 Napi Dibebaskan Imbas Korona

    Lebih dari 35 ribu narapidana dipulangkan berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Adapun narapidana dan anak mendapat asimilasi dengan ketentuan:
    1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
    2. Anak yang masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
    3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Tahun 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing,
    4. Asimilasi dilaksanakan di rumah,
    5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA dan kepala rutan.

    Sementara itu, pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) dengan ketentuan:
    1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana,
    2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana,
    3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing,
    4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan,
    5. Surat keputusan integrasi diterbitkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id