Dirut Hutama Karya Diperiksa KPK

    Candra Yuri Nuralam - 20 Februari 2020 12:31 WIB
    Dirut Hutama Karya Diperiksa KPK
    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom/Arga Sumantri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Hutama Karya Aspal Beton Dindin Solakhuddin. Dindin bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis, Riau, tahun anggaran 2013 sampai 2015.

    "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MNS (eks Sekretaris Daerah Dumai, Riau, M Nasir)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2020.

    Korps Antirasuah bakal mendalami hubungan Dindin dengan Nasir. Keterangan diperlukan penyidik KPK untuk melengkapi berkas perkara Nasir.

    Selain Dindin, Korps Antirasuah juga memanggil Manajer Marketing PT Multi Structure, Jeffry Ronald Situmorang. Dia juga bakal digali keterangan sebagai saksi untuk tersangka Nasir.

    Dirut Hutama Karya Diperiksa KPK
    Ilustrasi KPK. Medcom/Fadhrie Audhia Hafiez

    Nasir menjadi salah satu tersangka korupsi ini terkait empat proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis. Proyek pertama yaitu peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil dengan mekanisme pembiayaan multi years Tahun Anggaran 2013-2015. Kerugian ditaksir mencapai Rp156 miliar. 

    Proyek kedua yait peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sebanyak Rp126 miliar. Proyek ketiga yakni pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri multi years di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sebesar Rp152 miliar.

    Terakhir, pada proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri multi years di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian Rp41 miliar. 

    Atas perbuatannya, Nasir dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id