KPK Kejar Bukti Kasus Nurhadi hingga Surabaya

    Candra Yuri Nuralam - 25 Februari 2020 16:51 WIB
    KPK Kejar Bukti Kasus Nurhadi hingga Surabaya
    Gedung KPK/Medcom.id/Fachri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa tempat di Surabaya, Selasa, 25 Februari 2020. Komisi Antirasuah mencari bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 hingga 2016.

    "Penggeledahan itu terkait perkara tersangka NHD (Mantan Sekretaris MA Nurhadi) dan kawan-kawan," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

    Baca: Istri dan Anak Nurhadi Kembali Mangkir

    Penggeledahan masih berlangsung. Tim berpindah-pindah tempat untuk mencari bukti lain. Dia tak mau memerinci tempat yang digeledah.

    Salah satu lokasi yang disebut yakni Kantor Hukum Rahmat Santoso and Partner yang berdomisili di Surabaya. Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky. 

    KPK Kejar Bukti Kasus Nurhadi hingga Surabaya
    Eks Sekretaris MA Nurhadi/MI/Rommy Pujianto

    Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Baca: Sayembara Memburu Buron KPK Berhadiah iPhone 11

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk Permohonan Perwalian.

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id