KPK: Jangan Kotori Pilkada dan Penanganan Covid-19 dengan Korupsi

    Indriyani Astuti, Media Indonesia.com - 16 September 2020 09:55 WIB
    KPK: Jangan Kotori Pilkada dan Penanganan Covid-19 dengan Korupsi
    Ketua KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan dengan bersih. Lembaga Antirasuah mengendus adanya upaya praktik rasuah dalam pesta demokrasi tersebut.

    "KPK mensinyalir masih ada upaya untuk mengotori pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020 dengan praktik-praktik korupsi," kata Firli melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 16 September 2020.

    Menurut Firli, praktik korupsi berupa suap, gratifikasi, jual-beli suara hingga keterlibatan cukong sebagai pemodal bagi pasangan calon kepala daerah kerap mewarnai perhelatan pemilu. Sebagai langkah pencegahan, kata dia, KPK menerapkan pendekatan melalui mata rakyat, yaitu menerima laporan seluruh eksponen bangsa yang melihat dugaan praktik korupsi di pilkada.

    "Jadi, jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah," ucapnya.

    Di sisi lain, Firli menyinggung potensi dugaan korupsi dalam penanganan covid-19. Praktik rasuah itu berupa pengadaan barang/jasa mulai dari kolusi, mark up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan.

    Baca: Demokrasi Cukong

    Untuk mengantisipasi hal itu, KPK mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Pencegahan Korupsi.

    "Isi dari SE tersebut adalah memberikan rambu-rambu pencegahan untuk memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa hingga mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawalan, dan pendampingan dengan berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," jelas dia.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id