BKN Sebut TWK Pegawai KPK Berbeda dengan CPNS

    Aria Triyudha - 08 Mei 2021 23:27 WIB
    BKN Sebut TWK Pegawai KPK Berbeda dengan CPNS
    Ilustrasi KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan TWK bagi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, CPNS merupakan entry level.

    "CPNS adalah entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan," kata Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Mei 2021.

     



    Paryono menjelaskan TWK bagi pegawai KPK diperuntukkan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior, seperti Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, penyidik utama, dan lain-lain. Lantaran itu, diperlukan jenis tes berbeda yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan pegawai KPK dalam proses berbangsa dan bernegara.

    Paryono menyebut untuk menjaga independensi, asesmen TWK dalam pengalihan pegawai KPK menjadi ASN melalui metode assessment center. Metode ini juga dikenal sebagai multi metode dan multi asesor.

    (Baca: KPK Akui Tes Wawasan Kebangsaan Menanyakan Terkait Agama dan Pilihan Hidup)

    "Multi metode (penggunaan lebih dari satu alat ukur). Asesmen ini dilakukan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68) penilaiaan rekam jejak dan wawancara," jelas Paryono.

    Sedangkan, multi asesor ialah asesor yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN. Namun, melibatkan asesor dari instansi lain yang berpengalaman dan bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan.

    "Seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS, dan Pusat Intelijen TNI AD," ujar Paryono.

    Dia menuturkan setiap tahapan proses asesmen dilakukan observasi oleh tim observer. Anggota tim tidak hanya berasal dari BKN.

    "Juga dari instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan BIN," tutur dia.

    Sebanyak 75 pegawai KPK tak lolos TWK terkait alih status menjadi ASN sehingga terancam dipecat. Mereka berlatar belakang pejabat eselon hingga penyidik kasus-kasus korupsi besar.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id