Nawawi Pertanyakan Nasib Perpres Supervisi Setelah Setahun Revisi UU KPK

    Fachri Audhia Hafiez - 20 Oktober 2020 19:26 WIB
    Nawawi Pertanyakan Nasib Perpres Supervisi Setelah Setahun Revisi UU KPK
    Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
    Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mempertanyakan nasib peraturan presiden (perpres) yang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. Perpres tersebut belum kunjung terbit setelah setahun setelah revisi Undang-Undang (UU) KPK.

    "Genap setahun 17 Oktober 2020 kemarin diundangkannya revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Tapi perpres supervisi yang diamanatkan dalam pasal 10 ayat (2) belum juga diterbitkan," kata Nawawi dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2020.

    Pasal (1) UU KPK berbunyi 'Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

    Kemudian pasal (2) ayat (f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Baca: KPK Minta Kepala Daerah Terpilih Tak Pelit Izin

    Nawawi mengatakan supervisi merupakan salah satu tugas pokok KPK. Melaksanakan tugas dan fungsi supervisi tersebut belum optimal kalau instrumen aturan operasionalnya belum ada.

    "Inilah juga yang membuat pelaksanaan supervisi KPK menjadi tidak optimal. Ya tentunya sedapatnya disegerakan diterbitkan," ucap Nawawi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan Presiden Joko Widodo bakal menerbitkan perpres terkait supervisi pemberantasan korupsi. Perpres mengatur KPK bisa mengambil alih kasus rasuah yang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri.

    "Jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Polri," ujar Mahfud usai rapat terbatas dengan Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK, di Kantor Kemenko Polhukam dalam keterangan resmi, Kamis, 3 Agustus 2020.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id