KPK Ingatkan Gubernur NTB Segera Selesaikan Aset Pemprov Bermasalah

    Juven Martua Sitompul - 26 Oktober 2020 20:42 WIB
    KPK Ingatkan Gubernur NTB Segera Selesaikan Aset Pemprov Bermasalah
    Ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. SKK penting untuk mempercepat penyelesaian aset bermasalah Pemprov NTB di Gili Trawangan.

    KPK mengingatkan Zulkiflimansyah dan jajarannya agar berhati-hati. Persoalan ini diminta segera diselesaikan agar tak berlarut.

    "Pemprov NTB juga harus memerhatikan jangka waktu HGU (Hak Guna Usaha) yang sangat panjang, sampai 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan sampai Pemprov NTB dianggap melakukan pembiaran aset. SKK harus dipercepat," kata  Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Dwi Aprilia Linda dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aset Bermasalah Gili Trawangan Provinsi NTB, secara daring, Senin, 26 Oktober 2020.

    Rapat daring ini dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB, Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat, dan Kepala Kejati NTB. Dalam rapat itu, Lembaga Antirasuah mengingatkan Pemprov NTB cermat mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

    "Khususnya terkait pemutusan kontrak dengan pihak terkait," ujar dia.

    Baca: Eks Bupati Talaud Dijebloskan ke Lapas Wanita Tangerang

    KPK mengajak Pemprov NTB berkoordinasi dengan Kejati NTB dalam mempercepat penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan. Kejati NTB, dalam hal ini, berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang akan membantu memperkuat Pemprov NTB untuk menyelesaikan aset dengan pihak bersengketa, yakni PT Gili Trawangan Indah (GTI).

    "Oleh karena itu, dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan Gili Trawangan ini, kami meminta Pemprov NTB menerbitkan SKK untuk Kejati NTB," tegas Linda.

    Sebelumnya, saat membuka rapat, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Gita Aryadi mengatakan pihaknya telah mengajukan surat somasi pertama kepada PT GTI untuk melaksanakan poin-poin perjanjian dalam Nota Kesepahaman tertanggal 31 Maret 2020. Surat somasi itu harus dijawab paling lambat 30 hari sejak surat diterima.

    "Tapi, berdasarkan hasil evaluasi, respons PT GTI masih belum sesuai yang diharapkan. Karena itu kami akan menyampaikan surat somasi yang kedua kepada PT GTI. Semoga ada respons positif dan produktif. Kami dari Pemprov NTB berharap semoga masalah ini segera berakhir," kata Gita.

    Bila tak ada lagi tanggapan dari PT GTI, Pemprov NTB akan mengirimkan surat somasi ketiga. Selain itu, pihaknya akan meneruskan proses hukum berikutnya setelah berkonsultasi dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Kejati NTB.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id