Mantan Legislator Jabar Tersangka Suap Dana Bantuan untuk Pemkab Indramayu

    Fachri Audhia Hafiez - 16 November 2020 20:52 WIB
    Mantan Legislator Jabar Tersangka Suap Dana Bantuan untuk Pemkab Indramayu
    Konferensi pers penetapan eks anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu. Foto: YouTube KPK RI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) periode 2014-2019, Abdul Rozaq Muslim (ARM), sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran (TA) 2017-2019. Penetapan tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

    "KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan sejak bulan Agustus 2020 dengan menetapkan satu orang tersangka," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 16 Desember 2020.

    Abdul akan ditahan di rumah tahanan (Rutan) cabang KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2020. Penahanan itu untuk keperluan penyidikan.

    Karyoto menjelaskan perkara ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan penyidik. Perkara ini diawali dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Indramayu pada 15 Oktober 2019.

    KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka usai OTT tersebut. Mereka yang terjaring operasi senyap, yakni Bupati Indramayu periode 2014-2019, Supendi; eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indramayu, Omarsyah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono; dan pihak swasta, Carsa AS.

    KPK menyita uang terkait dengan perkara sebesar Rp685 juta. Keempat orang tersebut telah di vonis majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) dan telah berkekuatan hukum tetap.

    Baca: Eks Bupati Indramayu Dihukum 4,5 Tahun Bui

    Abdul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id