Dewan Pers Minta RKUHP Dicabut

    Antara - 03 November 2019 09:09 WIB
    Dewan Pers Minta RKUHP Dicabut
    Agung Darmajaya. Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya. Foto: Medcom.id-M Sholahadhin Azhar
    Jakarta: Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya meminta pembahasan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers dicabut. Sebelumnya, pembahasan hanya dituda.

    "Kalau kami berpikiran waktu itu dengan teman-teman yang lain, bukan minta tunda, tetapi kaitan dengan Undang-Undang Pers, justru dicabut," ujar Agung seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Minggu, 3 November 2019.

    Agung mengatakan jika kalimat yang dipakai adalah kata tunda, maka pembahasan RKUHP dapat dilanjutkan lagi di masa jabatan DPR sekarang. Ia mengusulkan pembahasan pasal dalam RKUHP yang berseberangan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dicabut agar tidak terjadi tumpang-tindih.

    "Sudah masuk sekarang anggota DPR baru, begitu kan, cabut, ketuk palu, selesai. Enggak ada lagi. Buat apa juga tumpang-tindih, begitu kan,"ujar Agung.

    Di sisi lain, Agung mengapresiasi asosiasi pers, aktivis, dan mahasiswa yang mau menyuarakan aspirasi menolak pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Ia pun bersyukur Ketua DPR terdahulu Bambang Soesatyo mau menandatangani permintaan mahasiswa.

    "Kami bersyukur ada dorongan juga dari teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat, teman-teman pers. Bahkan Ketua DPR dipaksa buat tanda tangan. Kita minta, kalau RKUHP tidak bisa. Itu harus dicabut kalau tidak dibatalkan. Karena apa, nanti jadi
    persoalan," kata Agung.

    Agung mengatakan Dewan Pers mendukung penguatan aspirasi dari asosiasi pers untuk menolak jika pembahasan RKUHP kembali dilanjutkan. "Karena, kalau teman-teman menyerah,
    selesai urusannya. Kalau kita tidak menyuarakan, tidak menggemakan RKUHP kemarin ditandatangani juga. Ketuk palu juga," ungkapnya.

    Agung bercerita dua hari menjelang RKUHP dibahas di rapat paripurna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan itu ditunda. Namun, beda dengan Jokowi, para anggota dewan saat itu tidak sependapat.  

    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id