Negara Diminta Melindungi Kivlan Zen

    Siti Yona Hukmana - 26 Juni 2019 13:53 WIB
    Negara Diminta Melindungi Kivlan Zen
    Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy.
    Jakarta: Kuasa hukum tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen, Muhammad Yuntri, menyebut negara harus membela kliennya. Dia menduga ada rekayasa dalam penetapan tersangka terhadap Kivlan.

    "Kita kan mengharapkan adanya perlindungan dari institusi negara karena ini kan kaitannya masalah bukan hukum murni tapi ada yang kita duga rekayasa dan momentumnya ada pada saat pilpres (pemilihan presiden) sekarang," kata Yuntri kepada Medcom.id, Rabu, 26 Juni 2019.

    Menurut dia, dugaan rekayasa ini diperkuat setelah pemeriksaan konfrontasi di Polda Metro Jaya pekan lalu. Pemeriksaan berhadap-hadapan itu dilakukan dengan tersangka percobaan pembunuhan Habil Marati dan tersangka Iwan Kurniawan. 

    "Ternyata itu memang pengembangan dari keterangan tersangka Iwan. Sekarang kita kan nuntut balik, karena dia (Iwan) memfitnah, memberikan keterangan palsu, dan mencemarkan nama baik Pak Kivlan," tutur dia. 

    Untuk itu, Yuntri meminta perlindungan kepada negara atas kondisi yang menimpa mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu. Pasalnya, kata dia, kliennya sebagai purnawirawan adalah tokoh negara.

    "Setidaknya negara harus hadir terhadap para tokoh ini. Kan dia tokoh bukan sembarangan," kata Yuntri.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku tak punya kuasa menangguhkan penahanan Kivlan. Itu disampaikan Wiranto setelah menerima surat permohonan perlindungan hukum dari Kivlan. 

    "Saya sebagai Menko Polhukam tidak mungkin mengintervensi hukum. Proses hukum tetap jalan karena memang ranahnya beda. Kalau kita memaafkan boleh, kalau kemudian Kivlan tidak ada penangguhan penahanan, itu kan ranahnya polisi," kata Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. 

    Menanggapi hal ini, Yuntri mengatakan tak akan memaksa Wiranto melindungi kliennya. Namun, ia tetap berharap ada perlindungan dari negara.

    "Kita berharap dan mengimbau kepada institusi negara untuk hadir dalam kondisi yang direkayasa terhadap masalah tokoh ini," pungkas Yuntri.  
     
    Baca: Wiranto Tolak Permohonan Kivlan Zen

    Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal pada Rabu, 29 Mei 2019. Kivlan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

    Selain kepada Menko Polhukam, surat permohonan perlindungan hukum dan jaminan penangguhan penahanan dari Kivlan juga dikirimkan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Surat juga disampaikan kepada Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Bambang Taufik, Panglima Kostrad Letjen Harto Karyawan, dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen I Nyoman Cantiasa.

    Beda dengan Kivlan, polisi justru menangguhkan penahanan tersangka makar Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma. Selain itu, penahanan tersangka dugaan penyelundupan senjata api Mayjen (Purn) Soenarko juga ditangguhkan.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id