KPK Periksa Auditor BPK

    Juven Martua Sitompul - 03 Oktober 2019 12:12 WIB
    KPK Periksa Auditor BPK
    Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.
    Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Sekretariat Auditor Utama Keuangan Negara VII (AKN VII) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Abdul Harris. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus suap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LJP (Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prsetyo),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.

    Penyidik juga memanggil tiga saksi lain melengkapi berkas penyidikan Leonardo. Ketiga saksi itu yakni Direktur PT Adfinbureau Indonesia Harso Wibowo serta dua pihak swasta bernama Columbanus Priaardanto dan Dipo Nurhadi Ilham.

    “Dipo Nurhadi Ilham juga akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka RIZ (Anggota BPK Rizal Djalil),” kata Febri.

    Rizal dan Leonardo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementerian PUPR. Ihwal suap ini terjadi saat Direktur SPAM mendapatkan pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI sebesar Rp2,3 miliar.

    Rizal menginformasikan bakal ada satu pihak yang mewakilinya bertemu Direktur SPAM. Perwakilan Rizal datang dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan/kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

    Proyek yang diminati adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Permintaan itu disanggupi, proyek SPAM Hongaria dikerjakan PT Minarta Dutahutama.

    Timbal balik dari proyek itu, Leonardo melalui perantara menyampaikan akan menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk Dolar Singapura untuk Rizal. Uang tersebut, akhirnya diserahkan kepada Rizal melalui salah satu pihak keluarga sebanyak SGD100,000 dalam pecahan SGD1.000 di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

    Rizal sebagai pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Leonardo sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id