123 Instansi Berkomitmen Tolak Gratifikasi Lebaran

    Candra Yuri Nuralam - 23 Mei 2020 09:41 WIB
    123 Instansi Berkomitmen Tolak Gratifikasi Lebaran
    Ilustrasi Gedung KPK/Medcom/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Sebanyak 123 instansi dengan tegas menolak gratifikasi saat Hari Raya Idulfirtri 1441 Hijriah. Penolakan itu dilakukan secara terbuka melalui surat edaran ke seluruh pegawainya.

    "Hingga Jumat 22 Mei 2020 KPK menerima informasi sekurangnya ada delapan pemerintah provinsi, 107 pemerintah kabupaten/kota, enam BUMN atau BUMD, dan dua lembaga yang telah memberikan penegasan untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun menjelang Hari Raya Idulfitri," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2020.

    Ipi mengatakan imbauan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPK Nomor 14 Tahun 2020. KPK mengapresiasi para instansi yang memahami surat edaran KPK itu.

    "Melalui edaran tersebut KPK merekomendasikan dua hal kepada pimpinan lembaga penyelenggara negara, yaitu terkait larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dan memberikan imbauan kepada internal pegawai untuk tidak menerima gratifikasi, serta surat edaran terbuka kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara di lingkungan kerjanya," ujar Ipi.

    KPK juga meminta para pimpinan perusahaan, asosiasi, maupun korporasi untuk tidak memberikan gratifikasi ke penyelenggara negara. KPK juga akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku jika kedapatan ada yang memberikan suap.

    "KPK juga mengingatkan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain, karena perbuatan tersebut juga termasuk gratifikasi yang dilarang dan memiliki risiko sanksi pidana," tutur Ipi.

    Baca: KPK Ingatkan Perusahaan Kesehatan Tak Beri Gratifikasi

    KPK meminta pejabat negara jangan pernah menerima gratifikasi Lebaran. Jika terpaksa, KPK meminta pejabat negara untuk melaporkan pemberian itu paling lambat 30 hari kerja.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id