Said Didu Penuhi Panggilan Polisi

    Siti Yona Hukmana - 15 Mei 2020 12:56 WIB
    Said Didu Penuhi Panggilan Polisi
    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Foto: MI/Mohamad Irfan
    Jakarta: Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu akhirnya bersedia memenuhi panggilan polisi. Dia menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jumat, 15 Mei 2020. 

    "Atas jaminan penyidik bahwa pemeriksaan akan mengikuti protokol covid-19 atau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, insyaallah saya akan hadir," kata Said dalam akun Twitter miliknya @msaid_didu, Jumat, 15 Mei 2020. 

    Pada panggilan pertama, Senin, 4 Mei 2020, Said tak memenuhi panggilan dengan alasan mematuhi kebijakan PSBB. Pada panggilan kedua, Senin, 11 Mei 2020, Said kembali 'absen' dan meminta penyidik memeriksa di kediamannya. 

    Kuasa hukum Said, Letnan Kolonel CPM (Purn) Helvis, mengatakan penyidik tidak mengabulkan permintaan pemeriksaan di kediaman kliennya. Untuk itu, Said menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB. 

    "Karena tidak diterima permohonan kita, kemudian ya kita komunikasikan ke polisi kapan kita siap juga enggak harus panggilan ketiga, maka kita datang hari ini," aku Helvis saat dikonfirmasi.

    Helvis memastikan Said siap memberikan keterangan kepada penyidik. Dia juga membawa barang bukti sebagai penguat keterangan.

    "Buktinya ada data-data yang menjadi analisis Pak Said Didu," ujar dia. 

    Said diduga mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut melaporkan Said ke polisi pada Rabu, 8 April 2020, yang terdaftar dalam laporan nomor LP:B/0187/IV/2020/Bareskrim.

    Baca: Polisi Pertimbangkan Permohonan Said Didu Diperiksa di Rumah

    Said diduga menghina, mencemarkan nama baik, menyiarkan berita bohong, dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Said dilaporkan dengan Pasal 45 ayat 3, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

    Kasus ini bermula saat Said Didu diwawancarai yang ditayangkan dalam video di YouTube beberapa waktu lalu. Wawancara berdurasi 22 menit itu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah pandemi covid-19.

    Said Didu menyebut Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana pembangunan IKN baru. Hal tersebut dianggap dapat menambah beban utang negara.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id