Kasus Suap Eks Bupati Konawe Utara Diselisik Lewat Tiga Saksi

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Juni 2020 13:28 WIB
    Kasus Suap Eks Bupati Konawe Utara Diselisik Lewat Tiga Saksi
    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, pada 2007-2014. Kasus itu menyeret mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.

    Ketiga saksi yang dipanggil yakni Direktur PT Indika Multimedia Holding, Kristuadji Legopranowo; mantan Direktur PT Stargate Pasific Resources, Agus Suhartono; dan Komisaris PT ABISA, Dedey Risjad. Dedey pernah dipanggil pada 8 April 2020.

    "Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASW (Aswad Sulaiman)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

    KPK belum membeberkan keterkaitan ketiga saksi terhadap kasus yang menjerat Aswad. Namun, keterangan Kristuadji, Agus, dan Dedey bakal digunakan untuk penguatan bukti dalam kasus rasuah Aswad.

    Baca: KPK Dalami Kasus Suap Eks Bupati Kowane Utara

    KPK menetapkan Aswad sebagai tersangka atas dua perkara. Aswad diduga menerima suap sebesar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara selama periode 2007-2009.

    Aswad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Aswad juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007-2014. Kerugian negara diduga mencapai Rp2,7 triliun dari penjualan hasil produksi nikel pada proses perizinan yang melawan hukum ini.

    Aswad dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id