Bupati Lampung Utara Segera Disidang

    Candra Yuri Nuralam - 03 Februari 2020 18:19 WIB
    Bupati Lampung Utara Segera Disidang
    Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah merampungkan berkas pekara Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM). Tersangka dugaan suap proyek di Dinas  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perdagangan Lampung Utara itu segera disidang. 

    "Perkara atas nama tersangka AIM dan kawan-kawan telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 3 Februari 2020.

    KPK juga merampungkan berkas orang kepercayaan Agung, Raden Syahril (RS); mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbuddin (S); dan Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri (WH). Keempat tersangka segera menduduki kursi pesakitan.

    "JPU akan segera menyusun surat dakwaan, dan dalam waktu 14 hari kerja akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang," ujar Ali.

    Ali mengatakan dalam kasus ini Lembaga Antirasuah sudah memeriksa 113 saksi. Saksi terdiri dari pihak swasta, mantan pimpinan DPRD Lampung Utara, mantan wakil gubernur Lampung, dan beberapa pejabat di lingkungan Kabupaten Lampung Utara.

    Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan enam tersangka. Selain keempat tersangka yang dilimpahkan ke tahap penuntutan, kedua tersangka lain yakni pihak swasta:  Chandra Safari dan Hendra Wijaya. 

    Agung diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan ‎Lampung Utara dari Chandra dan Hendra. Suap itu diterima melalui Syahbudin, Wan Hendri, dan Raden Syahril.

    Suap Rp300 juta dari Hendra diterima Agung melalui Wan Hendri dan Raden Syahri. Uang diduga terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan. 

    Proyek ini meliputi pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya, Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp1,073 miliar. Ada pula pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari, Kecamatan Muara Sungkai, senilai Rp1,3 miliar, dan biaya konstruksi fisik pembangunan pasar Rakyat Tata Karya sebesar Rp3,6 miliar.

    Agung juga disebut menerima uang beberapa kali yakni sebesar Rp600 juta terkait proyek di Dinas PUPR. Pada September 2019, Agung kembali menerima Rp50 juta. Pada Minggu, 6 Oktober 2019, Agung diduga menerima Rp350 juta. Total Rp1 miliar sudah dikantongi Agung terkait proyek di Dinas PUPR.

    Agung dan Raden Syahril dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. 

    Syahbudin dan Wan Hendri disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

    Chandra Safari dan Hendra Wijaya selaku penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 atau huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id